.webp)
"Ya menurut saya itu fatal, dia boleh mendukung 01 atau 02 tapi yang tidak boleh adalah mengaku camat, camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik," kata Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Menurut Muzani jabatan camat bukanlah jabatan politik sehingga ASN harus netral. Jabatan politik menurutnya seperti gubernur dan bupati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai, sebaiknya camat mengajukan dukungan tanpa menyebutkan jabatan. Jika menyebut jabatannya sebagai camat, itu sudah termasuk pelanggaran karena camat adalah ASN.
"Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya, bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran, kalau itu. Karena dia mengaku camat, yang di Sulsel toh. Saya catat ini saya camat ini. Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh," ujar Muzani.
Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan untuk calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.
"Saya, Syahrul Yasin Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar," kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Simak juga 'Camat se-Makassar Dukung Jokowi, Bagaimana Sikap Dua Kubu?':
(yld/gbr)
