BNN Jatim dan Pemkab Banyuwangi Bersinergi Berantas Narkoba

Banyuwangi - BNN Jatim dan Pemkab Banyuwangi bersinergi untuk memberantas peredaran narkoba. Banyuwangi dipilih karena sebagai pintu masuk Jawa Timur.

Guna membangun komitmen dan sinergitas program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4G), Badan Narkotika Nasional (BNN) Provonsi Jatim menggelar rapat bersama Pemkab Banyuwangi di Hotel Santika, Rabu (20/2/2019). Rapat tersebut dibuka Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko dan Kepala BNN Jatim Brigjen Pol Bambang Priyana

Brigjen Pol Bambang Priyana mengatakan, peredaran narkoba cukup tinggi di Jawa timur. Untuk ini perlu adanya sinergitas dalam menangangi secara bersama-sama pencegahan nakoba.

"Pencegahannya dan pemberantasannya perlu ada peran serta banyak pihak. Khusus di Jawa Timur, telah ditemukan 562 kasus narkoba. Melihat ini kami merasa bertanggung jawab untuk turun ke daerah-daerah untuk melakukan pencegahan. Sosialisasi pertama kita awali dari Banyuwangi," kata Bambang.

Rapat tersebut digelar di Banyuwangi bukan tanpa alasan. Banyuwangi dipilih karena menjadi gerbang masuknya orang-orang ke Jawa Timur.

"Karena itu kita perlu memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba," kata Bambang.

Menurutnya, Pemda bisa terlibat dalam upaya besar BNN. Misalnya dengan mensosialisasikan bahaya narkoba ke masyarakat. Kemudian mempetakan wilayah- wilayah yang rawan narkoba dan bersama-bersama memberantas narkoba hingga zero narkoba. Ini sesuai Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba,"ujarnya.

Sementara itu, Yusuf Widyatmoko menyambut baik apa yang dilakukan BNN. "Kami menyadari Banyuwangi ini daerah yang rawan untuk peredaran narkoba. Apalagi Banyuwangi saat ini telah menjadi bandara internasional, kita harus lebih serius dalam menangangi ini,"katanya.

Yusuf menambahkan, narkoba saat ini tidak hanya menyasar kalangan orang dewasa, tapi sudah mulai masuk ke lingkungan masyarakat di desa-desa hingga anak dan pelajar. Narkoba tak hanya menyasar aspek kesehatan, namun juga keamanan dan ekonomi sehingga dapat mengancam berlangsungnya tatanan kehidupan masyarakat.

"Karena itu, diperlukan dukungan semua pihak terkait, untuk menciptakan jejaring yang kuat. Mulai dari aparat penegak hukum , pemerintah dan masyarakat sendiri," pungkasnya.

Rapat tersebut juga dihadiri Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Inf Ruli Nuryanto, Kepala Kementerian Agama dan sejumlah SKPD Kabupaten Banyuwangi terkait. Diantaranya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemuda Olahrga dan Kepala Bagian Hukum. (sun/iwd)