"Setahu saya memang data-data yang disampaikan Pak Jokowi itu banyak data yang bodong dan banyak data yang ngawur, begitu juga argumentasinya, dan ini menurut saya bermasalah. Karena kebetulan paslon nomor 01 ini sekaligus petahana," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
"Kalau seorang paslon yang juga petahana mengeluarkan data bodong dan juga data yang salah, bagaimana kita tidak kaget kebijakan-kebijakannya itu banyak yang salah dan banyak yang ngawur. Ini yang perlu kita teliti," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli pun menilai kekeliruan data yang disampaikan Jokowi sebagai bentuk kebohongan publik. Ia meminta Jokowi meminta maaf karena salah data.
"Saya kira Pak Jokowi harus minta maaf dengan data itu, karena ini kan disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kebohongan itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam berbangsa dan bernegara. Ini kan sebuah forum terhormat, forum terhormat dalam sebuah perdebatan tertinggi. Rakyat butuh tahu apa itu kebenaran. Nah, kecuali misalnya dia mempertahankan argumennya. Kalau data yang disampaikan itu adalah data benar, tolong argumentasinya dikeluarkan dong," ucapnya.
Menurut Fadli, tidak wajar jika data yang disampaikan meleset jauh dari yang sebenarnya. Data yang meleset jauh ini disebutnya sebagai pembohongan publik dan kebohongan.
"Kalau angkanya melesetnya cuma sedikit, saya kira wajarlah kita manusia. Tapi kalau melesetnya ratusan ribu, itu bagaimana? Saya kira tidak wajar. Misalnya impor jagung, saya 180 ribu, padahal 700-an ribu, itu meleset berapa ratus persen. Itu bukan meleset, itu namanya bohong," tegasnya.
"Kalau meleset itu, kalau orang meleset itu ada air sedikit itu kepeleset. Kalau ini bukan, ini kebohongan, jadi menurut saya, dia harus minta maaf. Ini kebohongan publik," lanjut Fadli.
Lebih lanjut, Fadli berpendapat kesalahan data ini bisa saja dilaporkan kepada Bawaslu. Ia menilai hal ini sebagai penipuan kepada rakyat.
"Sebenarnya bisa (dilaporkan ke Bawaslu). Karena ini kesalahan data yang diungkap pada publik, ini kan misleading. Dan yang misleading ini bahaya, artinya menipu rakyat. Maka harus ada tindakan. Kalau meleset boleh, kemudian orang minta maaf. Saya kira harusnya ada dong permintaan maaf kalau data itu salah," sebut dia.
Sebelumnya, data impor jagung yang dipaparkan capres 01 Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Jokowi menyebut impor jagung bisa ditekan menjadi 180 ribu ton pada 2018, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) justru berbeda. Menurut data BPS impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737.220 ton dengan nilai US$ 150,54 juta.
Jokowi sudah buka suara soal data impor jagung. Jokowi menegaskan apa yang disampaikannya merupakan data kementerian.
"Ya sekali lagi, kita dari kementerian dan lembaga, misalnya yang berkaitan dengan impor jagung. Ya memang 2018 saya tanya konfirmasi lagi ke Mentan 180 ribu (ton), Mendag juga 180 ribu dan justru ada ekspor 380 ribu (ton), di debat lupa disebutkan. Data-data dari kementerian," ujar Jokowi saat ditanya wartawan di Lapangan Tegal Papak, Pandeglang, Banten, Senin (18/2). (azr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini