Koalisi Masyarakat Soroti Pelaporan OSO ke Polda hingga KPU Diperiksa

Jakarta - Polisi memeriksa Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi dalam penyelidikan tas laporan Oesman Sapta Odang. Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia meminta tak ada upaya kriminalisasi terhadap penyelenggara Pemilu 2019.

"Upaya kriminalisasi ini berdampak pada legitimasi proses penyelenggaraan Pemilu ke depan. Insitusi penyelenggara demokrasi seperti KPU tidak mungkin mengikuti selera begitu banyak orang peserta Pemilu. Masing-masing peserta Pemilu itu beragam maunya, beragam seleranya. Maka institusi negara tidak boleh mengikuti satu-satu selera peserta pemilu," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW), Donal Fariz, dalam diskusi di media center KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Donal menyebut bila upaya kriminalisasi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada citra pemerintah. Padahal KPU hanya menjalankan konstitusi soal penetapan daftar calon tetap (DCT).

Baca juga: Diperiksa 7 Jam, KPU Dicecar 20 Pertanyaan soal Alasan OSO Tak Masuk DCT

"Ini pertaruhan juga bagi Jokowi kalau kriminalisasi ini terus berlanjut seolah-olah presiden mengaminkan upaya-upaya menggerus legitimasi penyelenggara pemilu yang sudah menjalankan amanat dari konstitusi itu sendiri," ujar Donal.

Sementara itu, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti menyatakan dukungannya ke KPU yang menjalankan putusan MK terkait gugatan Oesman Sapta Odang. Putusan MK dinilai lebih tinggi daripada putusan PTUN, Bawaslu dan Mahkamah Agung.

Baca juga: Polisi Periksa Ketua KPU Terkait Laporan OSO

Saksikan juga video 'Hanura: Ada 'Bau Busuk' Dibalik Pencoretan OSO dari DCT DPD':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/fdn)