49 PNS Korupsi di Kementerian Belum Dipecat, Mendagri: Kami Kejar

Jakarta - KPK menyebut ada 49 PNS terlibat korupsi di tingkat kementerian yang belum dipecat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan akan mengejar dan memecat para PNS tersebut.

"Pusat bukan Kemendagri, lo, (melainkan) kementerian dan lembaga lain, tapi seterusnya kita akan kejar dan secepatnya," kata Tjahjo di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Terkait banyaknya PNS yang terlibat korupsi dan belum dipecat, Tjahjo mengatakan pihaknya sudah rapat dengan KPK dan pemda. Dalam rapat itu, diputuskan KPK, PNS terlibat korupsi dipecat paling lama Desember 2018.

"Kemarin sudah dirapatkan di KPK. Pokoknya secara prinsip kesepakatan dengan semua daerah sudah diputuskan akhir Desember (2018)," ujarnya.

Meski ditargetkan dipecat paling lama pada Desember 2018, yang terealisasi baru 70 persen PNS terlibat korupsi dipecat.

"Sekarang baru 70-an persen, mengejar yang 30 persen," tuturnya.

Tjahjo mengungkapkan, ada beberapa alasan belum dipecatnya PNS yang terlibat korupsi. Salah satunya administrasi di daerah.

"Alasannya kan administrasi, tapi kan daerah bukan kami ke BKN," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menyoroti masih banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang masih belum diberhentikan, padahal sudah terbukti bersalah melakukan korupsi.

Dari data BKN, ada 98 PNS yang terbukti melakukan korupsi, tetapi sejauh ini baru separuhnya yang dipecat. Sisa 49 PNS tingkat kementerian yang belum dipecat itu paling banyak di Kementerian PUPR dan Kementerian Ristek dan Dikti.

"Beberapa kementerian ini tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yg melakukan korupsi, yaitu Kementerian PUPR 9 orang, Kemenristek Dikti 9 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 orang, Kementerian Pertahanan 3 orang, Kementerian Pertanian 3 orang, dan lain-lain," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (28/1). (nvl/jbr)