KPK: 49 PNS Korupsi di Tingkat Kementerian Belum Dipecat

Jakarta - KPK menyoroti masih banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang masih belum diberhentikan padahal sudah terbukti bersalah melakukan korupsi. Lambatnya proses pemecatan itu disinggung KPK.

"KPK menerima informasi dariBKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang masih lambatnya proses pemberhentian PNS yang telah terbukti korupsi," ucapKabiro HumasKPKFebriDiansyah kepada wartawan, Senin (28/1/2019).
"Beberapa kementerian ini tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yg melakukan korupsi, yaitu Kementerian PUPR 9 orang, Kemenristek Dikti 9 orang, Kementerian Kelauatan dan Perikanan 3 orang, Kementerian Pertahanan 3 orang, Kementerian Pertanian 3 orang, dan lain-lain," sebut Febri.

"Sedangkan kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan 17 orang dan Kementerian Agama 7 orang," imbuh Febri.

Febri menyebut ada sejumlah kendala yang menjadi penyebab lambatnya proses pemecatan para PNS yang terbukti korupsi itu.KPK pun mendorong agar proses pemecatan segera dilakukan.
Sebelumnya, data BKN per 14 Januari 2019 menyebutkan hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, di luar data 2.357 PNS itu, ada tambahan 498 PNS yang terbukti korupsi diberhentikan sehingga total PNS yang diberhentikan adalah 891 orang.

(dhn/dhn)