Fahri Duga 'Indonesia Barokah' Upaya Penggembosan ke Jokowi

Jakarta - Fahri Hamzah meminta polisi bertindak tegas terhadap tabloid 'Indonesia Barokah', yang diketahui beredar di sebagian wilayah Pulau Jawa. Wakil Ketua DPR itu menilai tabloid 'Indonesia Barokah' merupakan upaya penggembosan terhadap capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Saya khawatir kayak ada langkah penggembosan kepada Pak Jokowi ya. Kok tiba-tiba... modus yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu ada di Pak Jokowi semua gitu," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Bawaslu: Tabloid Indonesia Barokah Tersebar di 21 Daerah di Jabar

Tak hanya soal 'Indonesia Barokah', Fahri kemudian mengungkit soal rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang terkesan maju-mundur. Dia menyebut rencana ini juga merupakan salah satu upaya penggembosan.

"Termasuk kasus Ba'asyir ini kayak penggembosan saya lihat tuh. Jadi yang kena tuh Pak Jokowi lagi. Saya tuh, dari jauh melihat Pak Jokowi sedang dilucuti secara perlahan-lahan," sebutnya.

Ia bahkan menilai maju-mundurnya pembebasan Ba'asyir ini lebih parah daripada hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. Fahri mengingatkan agar Jokowi lebih berhati-hati. Fahri berbicara soal dugaan operasi intelijen.

"Kasus Ba'asyir ini kan memalukan sekali. Ini kan kayak lebih parah dari hoax Ratna Sarumpaet. Jadi mungkin ini ada operasi intelijen gitu ya, Ratna Sarumpaet dikirim ke sebelah sini, ini dikirim ke sebelah situ, akhirnya saling melucuti," ucap Fahri.

"Hati-hatilah, Pak Jokowi, karena ini sepertinya ada upaya Pak Jokowi kayak digeruduk pelan-pelan," imbuhnya.

Baca juga: TKN: 'Indonesia Barokah' Tak Langgar Kampanye, Jangan Dilarang

Terkait 'Indonesia Barokah', Bawaslu menyatakan tabloid itu tak mengandung unsur kampanye. Namun anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut Bawaslu daerah sudah berkoordinasi dengan takmir masjid agar tidak mengedarkan tabloid tersebut.

"Sudah ada penanganan di salah satu kabupaten, dibahas polisi dan jaksa, tidak ada unsur kampanye. Pelanggaran terjadi kalau ada bahan kampanye, tapi (di tabloid) tidak ada bahan kampanye," ujar Dewi. (tsa/gbr)