Pembebasan Ba'asyir Dikaji, Fadli: Lebih Dahsyat dari Kasus Hoax Ratna

Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai hal ini lebih dahsyat dari kasus hoax Ratna Sarumpaet.

"Menurut saya ini, kehebohan ini, jauh lebih dahsyat dari Ratna Sarumpaet ya. Jauh lebih dahsyat ini. Malah ini punya dampak ke tingkat internasional ya," ujar Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Baca juga: Delay Kebebasan Ba'asyir, Pimpinan Ngruki: Ternyata Sebuah PHP

Fadli menilai rencana pembebasan Ba'asyir ini tampak tergesa-gesa. Dia pun meminta persoalan ini harus diusut secara tuntas. Fadli menuding pemerintah membuat gaduh.

"Pemerintah sendiri yang membuat masalah ini menjadi terjadi kegaduhan ya, dan kegaduhan ini menimbulkan dampak ya. Kalau Ratna Sarumpaet itu urusan pribadi nggak ada dampak kepada poltik dan juga kepada nasional, nggak ada dampak. Itu urusan pribadi dan keluarganya. Malah kami yang terkena menjadi korban," tuturnya.

"Kalau ini dampaknya nasional dan internasional. jadi harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang berbohong ini harus diusut," sambung Fadli.

Baca juga: Menkum: Ba'asyir Sampai Sekarang Belum Penuhi Persyaratan Bebas

Padahal, menurut Wakil Ketua DPR itu, pembebasan Ba'asyir tidak seharusnya menjadi polemik. Apalagi, jika pembebasan bersyarat memang merupakan hak dari Ba'asyir.

"Tidak boleh ada diskriminasi harus berbuat adil. Kalau misalnya memang sudah waktunya dan mempunyai hak itu ya harus diberikan sesuai dengan hak nya. Kalau misalnya belum ya tentu juga sesuaikan," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan aturan pembebasan bersyarat harus ditempuh. Jokowi tak mau menabrak sistem hukum. Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mengatur terpidana terpidana kasus terorisme bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, salah satunya dengan menyatakan setia kepada NKRI.

Ba'asyir diketahui enggan meneken dokumen itu. Tim Pengacara Muslim (TPM) kemudian menjelaskan alasan Abu Bakar Ba'asyir menolak menandatangani dokumen syarat untuk pembebasan bersyarat. Sebab, ikrar setia NKRI tersebut menjadi satu dengan dokumen harus mengakui kesalahan sehingga sejak awal Ba'asyir tidak menandatanganinya.

"Surat itu dalam satu surat yang isinya sekaligus. Pertama, mengakui bahwa dia bersalah. Kedua, menyesali perbuatan itu dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Itu saja sudah salah. Baru setia kepada NKRI dan Pancasila. Itu satu kesatuan. Mana mungkin mau ditanda tangan, Nah yang pertama saja judulnya ustaz mengakui kesalahan," ujar kuasa hukum Ba'asyir lainnya, Ahmad Michdan.

Baca juga: Fahri Duga Dunia Internasional Tak akan Terima Pembebasan Ba'asyir

(mae/dkp)