Menkum: Ba'asyir Sampai Sekarang Belum Penuhi Persyaratan Bebas

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyebut Abu Ba'kar Ba'asyir belum memenuhi ketentuan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

"Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang penting adalah kesetiaan pada NKRI dan sebelum 12 Desember (2018), kita sudah coba agar persyaratan (pembebasan bersyarat) itu dipenuhi, tapi sampai sekarang syarat itu belum dipenuhi," ujar Laoly kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Aturan pembebasan bersyarat diatur dalam PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat. Selain, harus menjalani dua pertiga masa pidana, napi khusus terorisme harus meneken ikrar setia NKRI.

"Oleh karenanya kalau persyaratan belum dipenuhi, tidak bisa (bebas bersyarat)," sambungnya.

Baca juga: Menhan Tegaskan Ba'asyir Harus Berikrar Setia NKRI

Laoly mengatakan, alasan kemanusiaan memang menjadi perhatian pemerintah. Tapi pemerintah ditegaskan Laoly juga harus tunduk pada aturan hukum .

Presiden Jokowi di Istana sebelumnya menegaskan Ba'asyir bukan bebas murni, tapi pembebasan bersyarat. Jokowi tak mau menabrak aturan soal ketentuan pembebasan bersyarat.

Baca juga: Delay Kebebasan Ba'asyir, Pimpinan Ngruki: Ternyata Sebuah PHP

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang sebelumnya menyebut Ba'asyir akan bebas tanpa syarat, menyerahkan kembali urusan pembebasan Ba'asyir kepada pemerintah. Dia mengaku hanya menjalankan permintaan Presiden Jokowi untuk menelaah pembebasan bersyarat bagi Ba'asyir.


Saksikan juga video 'Jokowi Sebut Pembebasan Ba'asyir Bersyarat Setia NKRI':

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/fdn)