Sekda Jabar Disebut Minta Rp 1 M untuk Pilgub, Setoran ke Partai?

Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa disebut meminta uang Rp 1 M perihal Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) proyek Meikarta. Uang itu kabarnya digunakan untuk kepentingan Pilgub. Untuk setoran ke partai?

Dalam Pilgub Jabar beberapa waktu lalu, Iwa diketahui ikut penjaringan bakal calon gubernur Jabar di PDIP. Namun Iwa tak terpilih dan PDIP mengajukan nama ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanuddin.

"Tidak ada sama sekali (setoran ke partai)," ucap Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana saat dihubungi, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Kadernya Disebut Minta Rp 1 M untuk Sekda Jabar, PDIP: Urusan Pribadi

Abdy yang juga ketua tim pemenangan saat pilgub Jabar lalu membantah adanya aliran dana yang masuk. Dia menjelaskan dalam aturan partai tidak ada biaya pendaftaran.

"Tidak pernah dalam aturan partai yang mengharuskan daftar (ke) PDIP dipungut biaya. Tidak ada sama sekali. Silakan dikonfirmasi. Apalagi kaitannya dengan cagub, tidak sama sekali. Bahkan kalau mau jujur, kita bergotong royong untuk calon gubernur," kata Abdy.

Seperti diketahui dalam sidang kasus suap proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro cs, saksi Neneng Rahmi Nurlaili yang menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menyebut ada permintaan uang dari Sekda Jabar. Permintaan itu untuk kepentingan Pilgub Jabar.

"Sekda Provinsi dalam rangka bakal calon gubernur meminta untuk proses RDTR ini meminta Rp1 miliar," kata Neneng.

Baca juga: Jaksa KPK Siapkan Sesi Khusus Saksi Pemprov Jabar di Sidang Meikarta

Saat ditanya apakah permintaan itu direalisasikan, Neneng mengaku langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Dispora Kabupaten Bekasi Hendry Lincoln sebagai orang yang menghubungkan dengan Sekda Jabar. Hendry kemudian memberi arahan untuk meminta ke Meikarta.

"Pak Hendry menyampaikan ke saya minta saja ke Lippi. Akhirnya dari sisa pemberian pertama dari Pak Jamal (Kadis PUPR Bekasi) Rp 400 juta, terus ada pemberian lagi waktu itu Rp1 miliar melalui Pak Satriadi (PNS Bappeda Bekasi) total di saya Rp 1,4 miliar. Rp 1 miliar sudah clear diserahkan ke DPRD Kabupaten sehingga sisa di saya Rp 400 juta dan saya tinggal memintakan Rp 500 juta jadi total Rp 900 juta karena Pak Hendry sarankan untuk tidak dibayarkan dulu seluruhnya," ucapnya.

Kemudian Rp 900 juta itu Neneng serahkan kepada Iwa melalui beberapa orang yaitu Hendry Lincoln,Sulaiman Anggota DPRD Bekasi dan Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto dari fraksi PDIP.

Iwa sendiri telah membantahnya. Ia menyatakan tak pernah bertemu dengan Bupati Neneng ataupun dari pihak Lippo.

"Terkait informasi bahwa saya menerima atau meminta uang Rp 1 miliar terkait pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan Meikarta, saya meminta rekan-rekan untuk terus mengikuti secara utuh persidangan dan fakta persidangan agar informasi yang menyebut nama saya tidak menjadi salah tafsir sekaligus merugikan saya pribadi khususnya dan institusi Pemprov Jawa Barat," kata Iwa. (dir/ern)