Jaksa KPK Siapkan Sesi Khusus Saksi Pemprov Jabar di Sidang Meikarta

Bandung - Jaksa KPK mengaku sudah menyiapkan waktu khusus bagi seluruh saksi dari Pemprov Jawa Barat terkait perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta dalam persidangan. Terlebih, nama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Iwa Karniwa disebut-sebut minta Rp 1 miliar ke Pemkab Bekasi.

"Untuk Pemprov, kita jadwalkan satu sesi khusus. Satu rombongan itu," ucap jaksa KPK I Wayan Riyana seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (21/1/2019).

Sedangkan untuk persidangan hari ini, jaksa menghadirkan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili dan Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bekasi Hendry Lincoln. Keduanya pun mengakui adanya permintaan uang Rp 1 miliar untuk Iwa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Neneng Rahmi dan Hendry sama-sama menyebut peran anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sulaiman dan anggota DPRD Jabar Waras Wasisto terkait Rp 1 miliar itu. "Soal Pak Sekda kan tadi jelas dari Neneng Rahmi dan Hendry Lincoln pemberian itu melalui DPRD Provinsi. Itu dititipkan untuk Pak Iwa Karniwa," imbuh Wayan.

Persoalan Rp 1 miliar yang diminta Iwa itu sebelumnya disebut Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dia memang mengaku mendengar dari Neneng Rahmi soal permintaan Rp 1 miliar dari Iwa, tetapi tidak tahu detailnya.

Iwa pun pernah ditanyai wartawan soal kesaksian dalam persidangan itu. Dia menepis pernah berurusan dengan Neneng sebagai Bupati Bekasi. Sedangkan soal Rp 1 miliar, Iwa mengaku sudah menjelaskannya kepada KPK pada November 2018. Saat itu memang Iwa dipanggil penyidik sebagai saksi.

"Terkait informasi bahwa saya menerima atau meminta uang Rp 1 miliar terkait pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan Meikarta, saya meminta rekan-rekan terus mengikuti secara utuh persidangan dan fakta persidangan agar informasi yang menyebut nama saya tidak menjadi salah tafsir sekaligus merugikan saya pribadi khususnya dan institusi Pemprov Jawa Barat," kata Iwa pada Senin, 14 Januari lalu.

Selain itu, Waras pernah pula diperiksa KPK, tepatnya pada Senin, 3 Desember 2018. Saat itu Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan pemeriksaan Waras dilakukan untuk mengetahui aliran uang terkait perubahan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

"Kami telah mengidentifikasi adanya upaya mengubah aturan tata ruang yang disesuaikan untuk mengakomodasi pihak tertentu, dalam hal ini diduga demi kepentingan untuk membangun proyek Meikarta," kata Febri saat itu.

Saksikan juga video 'Eks Bupati Bekasi Ngaku Konsultasi dengan Aher di Sidang Meikarta':

[Gambas:Video 20detik]