Cuma 1 Orang Lapor Harta ke KPK, Ketua DPRD Banten: Sebagian Gaptek

Serang - Tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) DPRD Banten hanya 1,19 persen. Dari total 84 orang anggota, hanya satu orang yang melaporkan LHKPN.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan pihaknya sudah mengirimkan instruksi ke anggota untuk melaporkan kekayaan ke KPK. Tapi, instruksi tidak dijalankan karena laporan kekayaan yang dinilai rumit. Sebagian anggota DPRD juga gagap teknologi karena pelaporan secara online.

"Sebetulnya bukan ketidakpatuhan, pemahaman pelaporan itu kan persoalannya ada hal njelimet nggak paham, sebagian 'gaptek'," kata Asep saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/1/2019).

Baca juga: Beda Nasib DKI soal LHKPN: Pemprov Terbaik, DPRD Terburuk

Secara kelembagaan, pimpinan fraksi menginstruksikan agar setiap anggota melaporkan kekayaan ke KPK. Namun tindak lanjutnya kembali ke personal anggota.

"Saya, sih, sudah melaporkan 2018, artinya tidak dalam konteks pembiaran. Saya ingatkan, persoalan kepatuhan kembali pada nafsi-nafsi (masing-masing)," ujarnya.

Menurut Asep, perlu ada panduan bagi anggota DPRD yang akan melaporkan LHKPN ke KPK.

Baca juga: KPK: Pemprov Papua Barat Terendah Kepatuhan LHKPN di 2018

KPK sebelumnya merilis, DPRD Banten berada di posisi 10 besar terendah tingkat laporan kekayaan ke KPK.

Selain Banten, tingkat terendah terjadi di DPRD DKI Jakarta yang hanya 0 persen, DPRD Provinsi Lampung 0 persen, DPRD Sulawesi Tengah 0 persen, Sulawesi Utara 0 persen, DPR Aceh 1,30 persen atau hanya 1 orang dari 77 anggota. Kemudian DPRD Papua Barat dan Papua yang masing-masing hanya 1 orang yang melapor.


Saksikan juga video 'Ditemani Sudirman Said, Sandiaga Lapor LHKPN ke KPK':

[Gambas:Video 20detik]

(bri/fdn)