Beda Nasib DKI soal LHKPN: Pemprov Terbaik, DPRD Terburuk

Jakarta - Tingkat kepatuhan pejabat menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disorot KPK. Sebagian besar pejabat patuh, namun ada pula satu institusi yang malah sama sekali tidak melapor.

Pejabat yang disebut KPK tidak pernah menyetor LHKPN tahun 2018 berasal dari sejumlah DPRD. DPRD mana saja?

"(DPRD) DKI, ada 106 wajib lapor, tidak pernah ada yang melapor. Jadi yang 0 persen ini nggak pernah melapor. Jadi DKI, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LHKPN tahun 2018 berisi kekayaan yang diperoleh para wajib lapor selama 2017. Saat ini KPK tengah membuka masa pelaporan LHKPN untuk kekayaan yang diperoleh pada 2018 dengan batas waktu pelaporan hingga 31 Maret 2019.

Rapor merah DPRD DKI Jakarta itu kontras dengan Pemprov DKI Jakarta yang mendapatkan penghargaan LHKPN terbaik dari KPK pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 5 Desember 2018. Saat itu, Pemprov DKI memborong 3 penghargaan dari KPK, yakni LHKPN terbaik kategori Pemda/DPRD, instansi dengan sistem pelaporan gratifikasi terbaik, dan instansi dengan pelaporan gratifikasi terbesar.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari para pimpinan KPK. Anies saat itu mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajarannya di Pemprov DKI.

Saksikan juga video 'Ditemani Sudirman Said, Sandiaga Lapor LHKPN ke KPK':

[Gambas:Video 20detik]