TKN Jokowi: Prabowo Harus Jelaskan Kasus Penculikan Aktivis di Debat

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan ada sejumlah isu krusial yang harus terjawab dalam tema debat perdana capres-cawapres. TKN Jokowi-Ma'ruf menyebut salah satu contohnya soal kasus penculikan aktivis 1998.

"Kasus penculikan atau penghilangan paksa para aktivis umpamanya, ini harus hadir dalam debat," kata anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Taufik Basari, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/1/2019).

Begitu pun kasus pelanggaran HAM 1965, Tragedi Tanjung Priok, hingga peristiwa Talangsari. Menurut Taufik, kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu harus hadir dalam debat capres-cawapres. HAM menjadi salah satu tema debat malam ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Begitu pula kasus '65, penembakan misterius, Tanjung Priok, dan Talangsari juga menjadi bagian yang harus ditanyakan kepada capres dan cawapres mengenai komitmen penuntasannya agar masalah pelanggaran HAM masa lalu ini tidak menjadi mengambang dan beban bagi generasi penerus," ujar Taufik.

Soal kasus penculikan aktivis 1998, sebut Taufik, secara khusus harus bisa dijelaskan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Prabowo saat itu diduga memerintahkan Kopassus menghilangkan paksa sejumlah aktivis.

"Sebagai pimpinan tertinggi dalam korps baret merah saat itu, Prabowo harus memberikan penjelasan tuntas soal tersebut. Sebab, yang menjadi tertuduh saat itu adalah korps baret merah atau Kopassus," sebutnya.

"Soal penculikan ini tidak main-main. Sebab, terkait dengan perampasan kemerdekaan disertai penyiksaan. Bahkan, terdapat sejumlah korban yang tidak diketahui nasibnya hingga saat ini. Keluarga korban yang belum kembali berhak untuk tahu, keadaan anggota keluarganya tersebut. Jika masih hidup bagaimana keadaannya, dan jika sudah meninggal kuburannya di mana," lanjut Taufik.

Menurut Taufik, penjelasan Prabowo terhadap kasus penculikan 1998 itu merupakan langkah awal andai eks Danjen Kopassus itu mau menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Ia menilai Prabowo harus bisa menjawab kasus yang menyeret namanya itu.

"Prabowo bisa memulai dengan memberi penjelasan mengenai bagaimana kita bisa menemukan korban yang belum kembali hingga saat ini," kata Taufik.

Ia pun menegaskan isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus penculikan aktivis, bukan 'isu lima tahunan'. Menurut Taufik, kasus ini merupakan tanggung jawab negara.

"Ada atau tidak pemilu dan pemilihan presiden, isu ini terus diperjuangkan para korban dan aktivis HAM karena ini adalah tanggung jawab negara untuk menuntaskannya," ujarnya.

Saksikan juga video 'Pengamat Politik: Isu HAM Jadi 'Hantu' bagi Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]