.webp)
"Itu di sana sudah ada kesepakatan tidak boleh ngomong kasus. Jadi tidak boleh kita menyebutkan kasus apa. Bahkan kasus HAM yang paling besar kalau dari teman-teman HAM kan antara lain peristiwa '65, yang katanya sampai 3,5 juta orang Indonesia hilang," ujar Agus di Graha Utama Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).
"Jadi kita tidak boleh menyebut kasus. Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran itu mungkin ada ditanyakan, tapi sifatnya tidak kasus apa," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Agus tersebut menanggapi pertanyaan wartawan apakah mungkin bila kasus Novel Baswedan dimasukkan ke materi debat. Agus pun menegaskan pertanyaan dalam debat tidak boleh mempermalukan kedua paslon.
"Dan prinsipnya di dalam panelis sendiri juga kita sepakat bagaimanapun atau siapa pun yang jadi, itu nanti jadi presiden kita. Jangan dipermalukan," tegasnya.
Agus menjelaskan aturan soal pertanyaan debat akan dijelaskan secara detail oleh KPU. Ia juga menyatakan sudah menyerahkan pertanyaan debat kepada KPU.
"Kita sudah serahkan, belum tahu sudah di-approve atau belum. Hari pertama kita rapat langsung kita serahkan. Kalau nggak salah ada sesi event ketemu dengan calon moderator, saya belum tahu kapan," ungkapnya.
Baca juga: Persiapan Jokowi dan Prabowo Hadapi Debat |
Agus juga kembali menegaskan tidak akan hadir saat debat capres-cawapres dilaksanakan. Perwakilan KPK disebutnya juga tidak hadir untuk menjaga netralitas mereka.
"(Perwakilan KPK) mungkin tidak (datang). Di dalam acara debat kita nggak datang, memang untuk menunjukkan tidak masuk ranah politiklah," tegas Agus.
Debat capres-cawapres pertama akan dilangsungkan pada 17 Januari mendatang. Debat pertama akan mengambil tema 'Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme'.
Saksikan juga video 'Ketua KPK Jadi Panelis Debat Capres, tapi Tak Hadir':
(azr/tor)
