DPR Singgung Kepala BNPB Diganti, Kritik Penempatan di Bawah Menko

Jakarta - Rencana pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi bahasan rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan BNPB. Nama Letjen Doni Monardo, yang muncul sebagai pengganti Willem Rampangilei, dinilai tidak mengarah pada perbaikan.

"Pergantian dengan Kepala BNPB. Bicara track record Kopassus dan lain-lain. Saya katakan ini menunjukkan paradigma pemerintah Indonesia ke depan masih hanya fokus kepada tanggap darurat," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid dalam rapat kerja yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Istana Jelaskan Alasan Kepala BNPB Harus Pejabat TNI Aktif

Menurut Sodik, kinerja Willem dan jajaran BNPB saat ini sudah baik. Politikus Partai Gerindra itu menyebut seharusnya pemerintah fokus pada mitigasi bencana.

"Saya termasuk yang mengkritik ketika BNPB hendak ditempatkan di bawah Menko. Mohon maaf saja Pak, saya kira itu tidak akan memperkuat," ujar Sodik.

Sebelumnya, pelantikan Doni sebagai Kepala BNPB direncanakan pada Rabu, 2 Januari lalu. Namun pelantikan ditunda dengan alasan ada aturan yang diperbaiki mengingat jabatan Kepala BNPB setingkat menteri.

Baca juga: Moeldoko: Track Record Doni Monardo Bagus, Punya Inisiatif

Sedangkan perihal rencana BNPB berada di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sempat disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia menyebut hal itu akan lebih efektif dalam hal koordinasi.

"Karena efektivitas koordinasi, Menko Polhukam lebih langsung gitu ya. Kita evaluasi selama ini posisi BNPB itu lebih pas di mana. Jadi kan selevel SAR," ujar Moeldoko, Kamis (3/1). (mae/dhn)