Geledah Kantor Kementerian PUPR, KPK Sita Dokumen Proyek

Jakarta - KPK menggeledah kantor Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR terkait kasus dugaan suap. Ada sejumlah dokumen proyek yang disita dari penggeledahan itu.

"Penyidik melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR dari siang 3 Januari 2019 hingga malam," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: KPK Geledah Kantor Direktorat Air Minum Kementerian PUPR

Selain di Kementerian PUPR, KPK menggeledah 2 lokasi lainnya. Kedua lokasi itu adalah rumah tersangka Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa Irene Irma dan rumah tersangka PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

"Dari 3 lokasi tersebut disita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan keuangan serta barang bukti elektronik," ucap Febri.

Ada 8 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum ini. Mereka ialah, pembuat komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah; PPK SPAM Darurat Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin yang diduga sebagai penerima suap.

Baca juga: KPK Telusuri Dugaan Pejabat PUPR Terima Suap dari Proyek SPAM Lain

Kemudian 4 orang lainnya dari pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Dirut dan Direktur PT WKE, Budi Suharto serta Lily Sundarsih; dan dua direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa, yakni Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Jumlah suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Duit itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu. Salah satu proyek yang terkait kasus ini adalah SPAM untuk daerah bencana, yakni Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang beberapa waktu lalu diterjang tsunami.


Tonton juga video 'Geledah Rumah Tersangka Suap Spam, KPK Sita Uang Hingga Deposito':

[Gambas:Video 20detik]

(HSF/aan)