KPK Dalami Proyek Terkait OTT Pejabat Kementerian PUPR

Jakarta - KPK menangkap pejabat Kementerian PUPR terkait dugaan menerima suap proyek penyediaan air bersih. KPK tengah mendalami di daerah mana saja suap itu terjadi.

"Saya belum bisa konfirmasi secara spesifik apakah misalnya proyek tanggap bencana itu, termasuk di Donggala atau Palu, tapi kami sedang mengidentifikasi hal tersebut, apakah dugaan suap atau fee proyeknya juga secara keseluruhan diterapkan di seluruh daerah karena cukup banyak proyek yang teridentifikasi dan ini perlu dalami lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalam Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).

Baca juga: Selain SGD 25 Ribu-Rp 500 Juta, KPK Sita Uang Sekardus di OTT Pejabat PUPR

Febri mengatakan kasus ini jadi perhatian KPK karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Penyediaan air bersih itu juga dilakukan di daerah yang tertimpa bencana.

"Yang paling penting sebenarnya dalam konteks penanganan perkara ini adalah dugaan keterkaitan perkara ini dengan proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena proyek penyediaan air minum itu adalah proyek yang kami pandang strategis," ujarnya.
Febri menambah 20 orang yang diamankan itu ditangkap di Jakarta. KPK menduga transaksi yang terungkap lewat OTT ini merupakan yang pertama kali dilakukan terkait penyediaan air bersih.

"Dua puluh orang tersebut tadi kami amankan semuanya dari Jakarta, jadi transaksinya terjadi di Jakarta. Jadi kami menduga transaksi yang pertama terkait fee proyek penyediaan air minum yang dikelola Kementerian PUPR ini," ungkapnya.
Dalam OTT ini, diamankan uang sejumlah SGD 250 ribu dan Rp 500 juta. Selain itu, ada uang sekardus yang turut disita dan sedang dihitung jumlahnya. Kini 20 orang yang terkena OTT tersebut masih diperiksa intensif di KPK.



Tonton juga video 'KPK Telusuri Dugaan Suap Proyek Air Minum di Daerah Tanggap Bencana':

[Gambas:Video 20detik]

(abw/jbr)