KPK Dalami Dugaan OTT PUPR Terkait Proyek Air Minum untuk Bencana

Jakarta - Kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat di Kementerian PUPR diduga terkait proyek air minum di daerah. KPK mendalami apakah proyek air minum itu nantinya untuk tanggap bencana atau bukan.

"Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (28/12/2018).

Baca juga: KPK OTT Pejabat Kementerian PUPR, Duit SGD 25 Ribu dan Rp 500 Juta Disita

KPK mengamankan 20 orang dalam OTT malam ini, yang di antaranya ada pihak dari Kementerian PUPR.

"Dari lokasi diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain," tutur Laode.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yakin KPK akan bekerja sesuai dengan SOP dalam menangani kasus ini.

"Saya yakin KPK bekerja sudah dengan SOP-nya. Sudah terbukti di pelaksaannya, success story-nya. Sudah terbukti kan. Karena ini sudah masuk hukum," tutur Basuki, Jumat (28/12).

Baca juga: Soal OTT Proyek Air Minum, Menteri Basuki Yakin KPK Bekerja Sesuai SOP

Basuki sebelumnya menyebut penangkapan oleh KPK terkait proyek air minum di daerah. Meski begitu, pihaknya belum tahu secara detail mengenai siapa dari pihaknya yang terkena OTT tersebut.

"Info yang baru kami dapat, ada pegawai PU yang terkena OTT di bidang air minum. Siapa dan apa kami belum tahu," tutur Basuki.

Basuki juga telah meminta Inspektur Jenderal ke KPK untuk mengecek informasi tersebut. "Pak Irjen sudah saya minta ke KPK untuk mengetahui apa kejadiannya, siapa orangnya, berapa orangnya," ungkapnya.



Simak video 'KPK Telusuri Dugaan Suap Proyek Air Minum di Daerah Tanggap Bencana':

[Gambas:Video 20detik]

(rna/fdn)