Jaksa KPK Ungkap 4 Tingkatan Duit Suap ke Dinas-dinas Pemkab Bekasi

Terdakwa kasus suap Meikarta Billy Sindoro (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Jaksa KPK mengungkap adanya tingkatan besaran uang yang akan diberikan ke dinas-dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. Tingkatan besaran uang itu disebut indeks di dalam surat dakwaan.

"Terdakwa (Billy Sindoro) kemudian menyampaikan kepada Fitradjaja Purnama untuk membuat indeks terkait jumlah kebutuhan uang untuk diberikan kepada dinas-dinas terkait dan kepada Bupati Neneng Hasanah Yasin," ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (19/12/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Billy duduk sebagai terdakwa bersama tiga terdakwa lainnya yaitu Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Fitradjaja kemudian membuat indeks tersebut dalam skala 1 sampai 4 yang intinya berupa kualifikasi kuantitas yang dirumuskan dengan semakin banyak pekerjaan maka akan
semakin besar indeks-nya termasuk jumlah uang yang akan diberikan.

Berikut rincian indeksnya:
- Indeks 4: Dinas PUPR dan Dinas PMPTSP;
- Indeks 3: Dinas Lingkungan Hidup;
- Indeks 2: Dinas Perhubungan dan Damkar; dan
- Indeks 1: Dinas Permukiman.

"Setelah membuat indeks, Fitradjaja menyampaikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan untuk penyerahan uang kepada Neneng Hasanah Yasin dan dinas terkait pada Pemkab Bekasi melalui Christoper Mailool dan Henry Jasmen P Sitohang," kata jaksa.

Total uang yang diberikan yaitu Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000. Uang itu diberikan agar Bupati menandatangani izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dan surat keputusan keterangan lingkungan hidup (SKKLH) serta memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta. Untuk rincian pembagian uang bisa dilihat di tautan berita dengan judul berikut ini: Rp 16 M Suap Meikarta Dibagi ke Pejabat Pemkab Bekasi, Ini Rinciannya

Selepas sidang, Billy mengaku tidak tahu tentang indeks tersebut. Dia malah meminta majelis hakim agar tidak menerima dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang tidak langsung merujuk padanya.

"Saya nggak tahu itu apa. Silakan nanti tunjukkan kepada saya, mana saya suruh apa gitu," kata Billy.

"Makanya tadi saya minta kepada majelis hakim jadi jangan menerima dakwaan yang berdasarkan hal-hal yang tidak langsung, alat bukti yang tidak langsung. Saya bersedia menerima alat bukti yang langsung terkait dengan saya," imbuh Billy.

Saksikan juga video 'KPK dan Pemkot Bekasi Luncurkan Sistem Pencegahan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]

(dir/dhn)