Polisi Periksa Jubir KY soal Isu Pungutan Tenis Rp 150 Juta

Jakarta - Penyidik Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya memeriksa juru bicara Komisi Yudisial (KY) terkait isu pungutan Rp 150 juta untuk pertandingan tenis. Kasus itu dilaporkan oleh Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Pusat hakim agung Syamsul Maarif.

"Juru bicara KY, Farid Wajdi, memenuhi panggilan saksi kedua, berdasarkan surat Panggilan Saksi Kedua Nomor S.Pgl/11044/XI/2018/Ditreskrimum," kata kuasa hukum Farid, Mahmud Irsad Lubis, dalam keterangannya, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Ketua KY Batal Diperiksa soal Isu Setoran Ketua Pengadilan ke MA

Farid tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 14.00 WIB. Pemeriksaan saat ini masih berlangsung.

Irsad mengatakan pernyataan kliennya yang dimuat di harian nasional merupakan bagian dari tugasnya sebagai juru bicara KY. Irsad juga telah meminta Dewan Pers melakukan penilaian terkait pernyataan Farid.

"Dewan Pers juga telah mengirimkan surat kepada Direktur Rekrimum Polda Metro Jaya yang menjelaskan bahwa terkait pelaporan Saudara Farid Wajdi ke Polda Metro Jaya adalah sengketa pers dan bukan delik pidana," ujarnya.

Baca juga: Dipolisikan Hakim, Jubir KY Penuhi Panggilan Polda Metro

Farid sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum PTWP Pusat, hakim agung Syamsul Maarif, bersama sejumlah hakim. Pelaporan ini didasari penyataannya di harian nasional mengenai pungutan uang Rp 150 juta bagi setiap pengadilan tingkat banding untuk penyelenggaraan tenis warga pengadilan di Denpasar, Bali.

Laporan Syamsul itu diterima polisi dengan nomor LP/4965/IX/2018/Dit.Reskrimum. Sedangkan perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penistaan serta pencemaran nama baik melalui media cetak dan online sebagaimana Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 huruf a ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19/2016 tentang Perubahan UU RI No 11/2008 tentang ITE dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 310 KUHP.

Selain dilaporkan Syamsul Maarif, Farid dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan Cicut Sutiarso. Pelaporan terkait isu ketua pengadilan yang harus menyetorkan uang Rp 200 juta jika ada pimpinan MA berkunjung ke daerah. (knv/rna)