Dukung Tilang Elektronik, DKI Siap Integrasikan Data Kependudukan

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendukung program tilang elektronik atau E-TLE (electronic traffic law enforcement) yang diinisiasi oleh polisi. Pemprov DKI memberikan dukungan dengan integrasi data pemilik kendaraan dengan data kependudukan catatan sipil.

"Jadi kami mendukung diterapkannya teknik digital di dalam penegakan hukum lalu lintas di Jakarta dan juga di dalam registrasi kendaraan bermotor. Bentuk dukungan dari Pemprov DKI adalah data-data kependudukan. Data Dukcapil kita nge-link dengan yang ada di Polda," kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2018).

Baca juga: Wakapolri Usul Denda Tilang Berupa Pencabutan Listrik dan Air

Anies mengatakan Pemprov DKI juga memiliki kepentingan terkait penerapan E-TLE tersebut. Dia berharap adanya E-TLE dapat membantu pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor.

"Kita juga berkepentingan karena kita memiliki sekitar 700 ribu roda empat yang belum bayar pajak. Nilainya kira-kira Rp 1,2 triliun. Kemudian ada 4 juta kendaraan roda dua yang belum membayar pajak itu kira-kira Rp 585 miliar," jelas Anies.

Anies berjanji membantu memperluas penerapan E-TLE di Jakarta. Pihaknya mengatakan perluasan kebijakan tersebut sedang dibahas dengan pihak Polda Metro Jaya.

Baca juga: Menpan Minta Pemprov DKI Bantu Pasang CCTV Tilang Elektronik

"Kita dukung dan mudah-mudahan nanti bisa lebih luas, sekarang baru di koridor Sudirman-Thamrin. Tadi saya bicara dengan Dirlantas, insyaallah nanti dimulai di tempat-tempat yang ada keramaian. Sekarang sedang dikaji oleh Polda," ucap Anies.

Masa uji coba dan sosialisasi E-TLE ruas Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sudah dilakukan pada Oktober. Polisi mulai melakukan penindakan pada 1 November. (fdu/bag)