"Program ini sudah direncanakan sejak Juli lalu oleh pak Bupati, kami tinggal pelaksanaannya saja," tutur Plt Asisten Pemerintahan Bidang Kesra Setdakab Ponorogo Sumani saat ditemui di kantornya Jalan Budi Utomo, Kamis (11/10/2018).
Sumani menjelaskan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh marbot ataupun kiai kampung agar bisa mengikuti umrah gratis ini. Mulai dari marbot harus berasal dari pengurus masjid tertua di desa atau kecamatan tersebut, paling lama mengabdi di musala atau masjid, tidak menerima gaji atau imbalan dari siapapun dan ekonominya lemah atau miskin.
"Kriteria tersebut hasil rembugan dengan Kemenag, majelis ulama baik dari NU dan Muhammadiyah yang dibentuk panitia," terang dia.
Program ini, lanjut Sumani, menggunakan anggaran Rp 4,5 miliar dengan estimasi per orang Rp 26 juta. "Dana itu didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menambahkan program umrah 1000 kiai ini baru pertama kali ada di Jawa Timur. Sebelumnya, sempat panitia study banding ke Kalimantan Barat (Kalbar) untuk program ini.
"Jadi sesuai dengan visi Ponorogo yang ingin maju, berbudaya dan religius, dibangun dengan cara umrah gratis ini agar masyarakat lebih menghidupkan masjid dan musala di tempatnya," imbuh dia.
Menurut Ipong, program umrah 1000 kyai dan marbot ini bakal membutuhkan waktu 5-7 tahun ke depan untuk penyelesaian target. "Tahun ini ada 171 orang yang berangkat, tahun depan target saya 225 orang. Naik 25%," kata Ipong.
Ipong pun mengakui antusiasme masyarakat mengikuti program umrah gratis ini luar biasa. Pihaknya pun bakal menyeleksi dengan ketat agar tidak timbul masalah. Tapi jika tahun ini ada yang sudah berangkat umrah, tahun depan gantian yang lain.
"Biar merata dan tidak ada lagi kecemburuan," pungkas Ipong.
Saksikan juga video 'Kisah Nenek Supinah, Naik Haji dari Tabungan Hasil Buruh Tani':
(iwd/iwd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini