KPK Geledah Tiga Kantor Dinas Kabupaten Malang

Malang - Tim penyidik KPK kembali menggelar penggeledahan. Hingga siang ini ada tiga kantor dinas menjadi sasaran penggeledahan.

Sama halnya, penggeledahan di Pendopo Pemkab Malang, penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berjalan tertutup. Pagar pintu masuk ditutup dan dijaga satpam serta polisi bersenjata lengkap. Wartawan dilarang untuk masuk, untuk meliput.

Pantauan di lapangan, hanya terlihat bangunan pendopo berada di depan gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berada di Jalan Penarukan, Kepanjen. Keberadaan pagar pintu masuk dengan gedung berlantai tiga tersebut, cukup jauh sekitar 300 meter.

Baca juga: Disorot KPK, Bupati Rendra Kumpulkan Birokrat Pemkab Malang

Tidak ada satupun baik petugas keamanan Diknas memberikan keterangan soal penggeledahan masih berjalan hingga pukul 11.48 wib.

Dalam waktu bersamaan, penyidik KPK juga menyasar Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Malang yang berada di kompleks block office Pemkab Malang di Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Dua personel polisi bersenjata lengkap juga terlihat berjaga di pintu masuk kantor tersebut. Selain dua kantor dinas tersebut, KPK juga mengobok-obok kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di komplek Pendopo Pemkab Malang Jalan Agus Salim, Kota Malang.

Baca juga: Pasca Kantor Digeledah KPK, Bupati Malang Akui Sudah Jadi Tersangka

Sebelum informasi resmi disampaikan KPK dalam konferensi pers, maka tentu saya belum bisa mengonfirmasi kebenaran informasi tentang pihak-pihak yang jadi tersangka yang beredar tersebut," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (9/10/2018).

Terlepas dari itu, Febri menyebut proses penggeledahan di Kabupaten Malang yang dilakukan sejak Senin, 8 Oktober kemarin masih berlanjut hingga hari ini. Dia mengatakan ada 4 lokasi yang digeledah kemarin dan hasilnya ada sejumlah dokumen yang disita.

Sebelumnya Rendra mengaku sudah berstatus tersangka KPK atas kasus menerima gratifikasi dari kontraktor untuk Dana Alokasi Khusus (DAK)) tahun 2011. Dia mengaku tahu hal itu dari surat yang dibawa penyidik KPK saat melakukan penggeledahan. (fat/fat)