Ganti Rugi Salah Tangkap Tak Cair-cair, Kemenkeu 'Diadili' Kumham

Jakarta - Ganti rugi korban salah tangkap hingga hari ini tidak kunjung cair. Para korban ganti rugi itu hanya bisa melihat angka di atas kertas saja. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun diminta menjelaskan masalah tersebut.

Hal di atas akan menjadi satu dari lima kasus yang akan 'diadili' oleh Kementerian Hukum dan HAM. Proses nonlitigasi judisial review itu akan digelar secara marathon.
Semua sidang digelar di Gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said.

"Untuk hari ini ada 3 sidang, sedang besok dua sidang," kata Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham, Prof Widodo Eka Tjahjaja saat dihubungi detikcom, Kamis (20/9/2018).

Untuk sidang hari ini yaitu:
1.GAPKI Vs Pemkot Medan soal Perda
2.GAPRINDO/APKINDO Vs Pemkot Bogor soal Perda Rokok tentang Iklan
3. Kemenhub Vs Pemprov Riau soal Perda

Baca juga: Pemilik Laundry Dibui 3 Bulan Tanpa Dosa, Apa Kompensasi Negara?

Adapun untuk Jumat (21/9) esok hari sidang yang akan digelar:
1. LBH Jakarta Vs Kemenkeu soal Ganti Rugi Salah Tangkap
2. Kementerian Keuangan, Cq Dirjen Bea Cukai soal kedudukan MoU dalam peraturan perundangan

"Hingga hari ini, total ada 25 permohonan nonlitigasi judicial review ke kami. Semua akan kami pilah-pilah," ujarnya.

Baca juga: Dear Jokowi, Korban Peradilan Sesat Ini Belum Mendapat Ganti Rugi Rp 5 Juta

25 Permohonan itu menandakan masyarakat mengharapkan judicial reviw atas peraturan di bawah UU yang terbuka dan transparan. Keterbukaan dalam proses pengujian peraturan menjadi harapan masyarakat agar peraturan lebih partisipatif dan berkeadilan.

"Ini ruang baru untuk menyelesaikan konflik peraturan perundang-undangan di luar jalur peradilan," ujar pakar hukum tata negara, Feri Amsari.




Tonton juga 'Penjelasan Eks Menkeu Era Habibie Kucurkan Rp 144 T untuk BLBI':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/rvk)