Bawaslu Sosialisasi ke Tim Capres untuk Cegah Kampanye Hitam

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan sosialisasi ke tim sukses pasangan capres-cawapres untuk mencegah adanya kampanye hitam. Pencegahan kampanye hitam menjadi salah satu fungsi pengawasan Bawaslu.

"Ini kan salah satu bagian dari usaha Bawaslu untuk melakukan fungsi pencegahan. Kami bertemu dengan setiap paslon, ke tim kampanye untuk tidak menggunakan hal seperti itu," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: TKN Jokowi-Ma'ruf Diskusi Aturan Main Kampanye dengan Bawaslu

Pencegahan kampanye hitam di Pilpres 2019 menjadi salah satu yang diutamakan Bawaslu. Fritz mengatakan pihaknya sangat bertanggung jawab untuk mewujudkan pemilu damai dan bersih.

"Marilah kita berkampanye dengan visi-misi, program, dengan cara-cara yang lebih beradab," katanya.

Polri sebelumnya menyebut penyebaran video hoax demo ricuh mahasiswa di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kampanye hitam jika motifnya berhubungan dengan politik. Namun Fritz mengaku belum mendalami temuan kepolisian tersebut.

Baca juga: Soal Usulan Debat Capres Bahasa Inggris, Bawaslu: Nggak Penting

"Mohon maaf saya belum baca berita itu, jadi saya nggak bisa komentar terhadap apa yang sudah dilakukan oleh polisi," ucap Fritz

Menurut Fritz ujaran kebencian yang mengarah ke kampanye hitam telah banyak diatur. Ada KUHP, Undang-undang ITE, hingga Undang-undang Anti Diskriminasi.

"Dan ketiganya itu memiliki implikasi hukum pidana. Jadi menurut saya, saya nggak bisa berkomentar itu seperti apa. Tapi soal hoax itu kan sudah diatur dalam UU No 7 pasal 280, larangan untuk menyampaikan hasutan ataupun ajakan, ujaran kebencian. Tapi ada undang-undang selain undang-undang nomor 7 yang bisa mengatur hal tersebut," tuturnya.

Baca juga: Polri Anggap Papua Cukup Rawan Saat Pemilu 2019

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan penyebaran hoax demo ricuh mahasiswa di MK adalah kampanye hitam (black campaign) jika motifnya berhubungan dengan politik. Tito menegaskan pihaknya tak menolerir hal tersebut.

"(Kegiatan pelatihan pengamanan MK jelang Pilpres dan Pileg 2019) dibuat simulasi ada massa yang anarkis, kemudian polisi bersama aparat lainnya melakukan langkah secara bertahap dari soft sampai tindakan keras. Itu dilatihkan dan pelatihan ini divideokan dan di-recycle lagi seolah ada kerusuhan di Istana. Nah ini namanya black campaign," kata Tito di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/9). (nvl/jbr)