MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg, KPU Tanya Komitmen Berantas Korupsi

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membolehkan eks napi korupsi maju sebagai caleg dalam Pemilu 2019. KPU meminta seluruh pihak menjalankan komitmen pemberantasan korupsi.

"Saya ingin tagih komitmen banyak orang, komitmen banyak pihak yang selalu berkali-kali bilang punya komitmen sama seperti substansi dalam PKPU itu," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Baca juga: PAN Tetap Tolak Eks Koruptor Nyaleg Meski MA Anulir PKPU

Di antaranya, Arief meminta parpol untuk menjalankan komitmen pemberantasan korupsi. Caranya, menarik eks napi korupsi dari pencalonan.

"Jadi dua yang ingin saya tagih sekarang, pertama dulu anda komitmen untuk memberantas korupsi. Maka mestinya yang punya nuansa korupsi bisa ditarik," kata Arief.

Selain itu Arief juga meminta agar seluruh pihak mendorong adanya peraturan yang melarang eks napi korupsi maju sebagai caleg. Salah satunya yaitu dimasukkan ke dalam Undang-Undang.

"Kedua, saatnya anda mendorong karena nggak bisa diatur dalam PKPU supaya mendorong ini dalam UU," tuturnya.

Baca juga: MA Kirim Salinan Putusan Eks Koruptor Nyaleg Pekan Ini

MA sebelumnya mengabulkan permohonan agar mantan napi korupsi bisa maju sebagai caleg. Salah satu pertimbangan MA dalam mengabulkan gugatan tersebut karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jadi, PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," kata juru bicara MA Suhadi kepada detikcom, Jumat (14/9).




Tonton juga 'Netgrit: Coret Caleg Eks Koruptor Demi Integritas Parpol':


(dwia/idh)