Data 6 Juta Warga Belum Rekam e-KTP Terancam Diblokir

Jakarta - Lebih dari 6 juta warga belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan pemblokiran data bila warga tidak melakukan perekaman.

"Sisa penduduk dewasa atau nonpemilih pemula yang belum merekam kurang-lebih 6 juta. Apabila sampai dengan 31 Desember 2018 belum merekam, datanya akan diblokir," ujar Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Data 6.045.629 jiwa yang belum melakukan perekaman ini didapat dari jumlah data wajib KTP dan data orang yang telah merekam KTP elektronik. Jumlah data wajib KTP sebanyak 191.509.749, sedangkan yang telah melakukan perekaman sebanyak 185.464.120.

Baca juga: KPU: 7 Juta Pemilih Berpotensi Tak Dapat Gunakan Hak Pilih

Zudan mengatakan data yang diblokir tersebut nantinya bisa kembali dibuka. Namun blokir akan dibuka bila warga telah melakukan perekaman.

"Akan diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan datang melakukan perekaman, ke Dinas Dukcapil atau kecamatan," ujar Zudan.

Dia mengatakan pemblokiran ini juga akan dilakukan bagi warga yang dua kali melakukan perekaman. Nantinya, salah satu data tersebut akan diblokir.

Baca juga: Ada 190 Ribu Pemilih di Brebes Masuk DPT Tapi Belum Rekam e-KTP

"Seperti kita ketahui bahwa banyak penduduk kita yang data KTP zaman dulu lebih dari satu. Oleh karena itu, kami melacak jangan-jangan yang belum merekam ini sudah memiliki KTP elektronik dengan identitas yang lain," ujar Zudan.

"Misalnya dulu nama lengkapnya Muhammad Nur, dia membuat KTP lagi dengan nama M Nur, maka data yang Muhammad Nur itu akan kami blokir," sambungnya.

Batas waktu perekaman ini akan dilakukan hingga 31 Desember 2018. Menurutnya, sisa waktu ini masih cukup digunakan untuk menyelesaikan seluruh perekaman.

Baca juga: Jaringan Sering Offline, Perekaman e-KTP di Cikarang Terhambat

"Jadi tegasnya adalah penduduk yang belum merekam yang berusia 23 tahun ke atas, maka penduduk yang sudah tergolong 23 tahun ke atas apabila sampai 31 Desember belum terekam maka datanya akan kita sisihkan dan kita blokir. Masih ada waktu lebih dari 3 bulan, dan ini waktu yang cukup untuk melayani penduduk yang tersisa belum merekam tersebut," tuturnya.

Baca juga: Disdukcapil Brebes Pesimis Bisa Rekam 25 Ribu Pemilih Pemula

Tonton juga 'Mendagri Minta Dukcapil Sanksi Pembuang e-KTP di Serang':

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/dnu)