Gara-gara Korupsi Massal, PAW di Kota Malang Dikebut Satu Atap

Surabaya - Untuk pertama kalinya, Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan satu atap dan cepat. Ini dilakukan mengisi kekosongan 41 kursi anggota dewan yang tersangkut korupsi massal. Pasalnya, pelantikan dilakukan, Senin (10/9/2018).

Pengurusan syarat administrasi dilakukan satu atap di kantor dewan Jalan Tugu, untuk mempermudah dan mempercepat kelengkapan berkas PAW. Padahal biasanya dilakukan sendiri-sendiri.

Ruang rapat internal berada di lantai 3 menjadi tempat pelayanan satu atap. Petugas dari polisi, KPU, Bawaslu, dan parpol, plt DPRD, fraksi, bagian hukum Pemkot Malang dan Provinsi Jawa Timur, bejibaku menuntaskan syarat-syaratnya. Di antaranya SKCK, bebas narkoba, administrasi kependudukan, serta kelengkapan administrasi di parpol masing-masing.

Plt pimpinan DPRD Kota Malang Abdulrachman percepatan proses PAW ini juga mengejar kembali fungsi DPRD Kota Malang sebagai legislasi, budgeting dan pengawasan. Selain itu, untuk segera menjalankan agenda penting. Seperti pembahasan ABPD-perubahan 2018, rancangan APBD tahun 2019, serta pelantikan Wali Kota Malang terpilih periode 2018-2023.

"Kalau kita sekarang dijadikan contoh KPK dalam penanganan tindak korupsi, maka kita juga akan memberikan contoh bagaimana langkah cepat merespon dampak dari penanganan KPK. Yakni dengan pengurusan administrasi PAW satu atap dan mempercepat prosesnya, yang biasanya memakan waktu hampir 21 hari," ungkapnya.

Para calon yang di-PAW pun tampak hadir. Seperti 9 anggota dewan pengganti dari PDIP tampak hadir. Mereka datang didampingi Ketua DPC PDIP Kota Malang I Made Rian. Seperti halnya anggota dewan pengganti yang datang sebelumnya, para calon dewan pengganti ini membawa berkas masing-masing.

Berkas kemudian diberikan kepada petugas terkait dilakukan penelitian. Layanan satu atap untuk menyelesaikan berkas syarat PAW dibuka hingga malam.

"Proses ini akan berlangsung hingga hari Minggu, diharapkan cepat selesai dan pekan depan bisa dilaksanakan pelantikan," ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Benny Sampir Wanto, di sela meninjau layanan satu atap di Gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu, Kamis (6/9/2018).

Pihaknya mengapresiasi kesigapan semua. Mulai parpol, Pemkot Malang, serta Sekretariat DPRD dalam mempercepat proses PAW, sehingga nantinya fungsi dan tugas DPRD Kota Malang bisa normal kembali.

"Ini patut dibanggakan di situasi seperti sekarang, semua kompak agar pemerintahan bisa normal kembali," tegasnya.

Berikut identitas 41 wakil rakyat korupsi massal termasuk asal partai politik (parpol):

PDIP

1. M Arief Wicaksono
2. Suprapto
3. Abdul Hakim
4. Tri Yudiani
5. Arief Hermanto
6. Teguh Mulyono
7. Diana Yanti
8. Hadi Susanto
9. Erni Farida

Golkar

10. Bambang Sumarto
11. Rahayu Sugiarti
12. Sukarno
13. Choeroel Anwar
14. Ribut Harianto

PKB

15. Zainuddin
16. Sahrawi
17. Imam Fauzi
18. Abdulrachman
19. Mulyanto

Partai Gerindra

20. Salamet
21. Suparno Hadiwibowo
22. Een Ambarsari
23. Teguh Puji Wahyono

Partai Demokrat

24. Wiwik Hendri Astuti
25. Sulik Lestyowati
26. Hery Subiantono
27. Indra Tjahyono
28. Sony Yudiarto

PKS

29. Choirul Amri
30. Bambang Triyoso
31. Sugiarto

PAN

32. Mohan Katelu
33. Syaiful Rusdi
34. Harun Prasojo

PPP

35. Asia Iriani
36. Syamsul Fajrih
37. Heri Pudji Utami

Partai Hanura

38. Ya'qud Ananda Gudban
39. Afdhal Fauza
40. Imam Ghozali

Partai NasDem

41. Mohammad Fadli

Saksikan juga video 'Ironi 41 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]

(fat/fat)