KPU Tepis Koalisi Prabowo yang Sebut Ada 25 Juta Pemilih Ganda

Komisioner KPU Viryan Aziz (Dwi Andayani/detikcom)

Jakarta - Parpol koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku menemukan setidaknya 25 juta data ganda di Daftar Pemilih Sementara (DPS). KPU membantah banyaknya jumlah pemilih ganda.

"Dengan jumlah diduga 25 juta, kami meyakini tidak sebanyak itu," kata komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Viryan mengatakan pihaknya telah menerima hasil analisis yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengatakan data analisis tersebut diberikan dari hasil analisis tiga elemen, yaitu NIK, nama, dan tanggal lahir.

"Kemarin dari PKS datang menyampaikan hasil analisis. Disebutkan angka 25 juta pemilih. Sudah ditanya dari mana angka itu muncul? Itu hasil analisis dari tiga elemen data, yaitu NIM, nama, dan tanggal lahir," kata Viryan.

Dia mengatakan data yang dianalisis partai merupakan data dari KPU, tapi 4 angka dalam NIK yang diberikan diganti menjadi tanda bintang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh dinas Dukcapil.

"Datanya dari kami, terkait dengan NIK, sesuai permintaan Dirjen Dukcapil, ada surat disampaikan kepada kami dan itu kita masukkan ke dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018, soft file yang diserahkan ke parpol, empat angka atau sejumlah angka terakhir, itu diganti dengan tanda bintang. Untuk menjaga kerahasiaan data pemilih," tuturnya.

Menurutnya, analisis yang dilakukan oleh partai tidak dengan menggunakan data NIK yang lengkap. Dengan demikian, lewat data NIK tersebut dapat dimungkinkan ditemukan pemilih ganda.

"Sangat mungkin, analisis dilakukan dengan elemen NIK-nya tidak lengkap karena 4 angka terakhir diganti tanda bintang. Maka sejumlah NIK memang menjadi sama," kata Viryan.

"Bila 4 angka itu hilang, dimungkinkan bisa saja, kemudian didapat hasil dugaannya 25 juta ganda," sambungnya.

Dia meyakini pemilih ganda tidak ditemukan sebanyak 25 juta. Namun dia tidak menampik masih adanya data ganda dalam DPS.

"Tapi kami yang meyakini tidak sebanyak itu kalaupun masih ada pemilih ganda," kata Viryan.

Sebelumnya, parpol koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak jumlah DPT yang telah ditetapkan KPU.

"Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 5 September," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal (3/9).

Alasannya, dalam DPS yang dirilis KPU sebelumnya masih ditemukan sejumlah kesalahan. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.

"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS, terdapat 25 jutaan pemilih ganda. Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," jelas Mustafa. (dwia/imk)