Koalisi Prabowo Tolak DPT, PPP: Mana Buktinya Ada Data Ganda

Jakarta - Parpol koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis KPU. PPP sebagai parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin menilai penolakan itu wajar.

"DPT itu mungkin belum akurat, bisa saja. Wajar bila ada partai politik atau paslon yang mengangkat isu itu," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Baca juga: Koalisi Prabowo-Sandi Tolak DPT Final Pemilu 2019

Namun Arsul mempertanyakan kebenaran adanya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS. Ia pun meminta koalisi Prabowo membuktikan adanya pemilih ganda tersebut.

"Mari kita lihat dulu buktinya. Jadi jangan sampai angka 25 juta itu hanya katanya... katanya.... Mana buktinya bila memang istilahnya terjadi DPT ganda atau DPT bertumpuk. Tunjukkan saja buktinya. Nanti kita lihat sama-sama," kata Arsul.

Sebab, menurut Arsul, jika 25 juta data ganda tersebut hanya dugaan, isu tersebut tak pantas digulirkan. Untuk itu, ia meminta koalisi Prabowo meneliti kebenaran isu 25 juta data ganda tersebut bersama-sama.

"Ya sudah, nanti sama-sama teliti, kita pilah mana yang bermasalah dan mana yang tidak. Tentu harus ada proses verifikasi atau pembuktian. Yang penting jangan dibombastiskan dulu 25 juta. Jangan-jangan hanya 2.500 atau 25 ribu," ungkapnya.

Baca juga: Koalisi Prabowo Tolak DPT, Timses Jokowi Ajak Perbaiki Bersama

Sebelumnya, KPU merilis jumlah DPT lebih dari 185 juta pemilih pada Pemilu 2019. Parpol koalisi Prabowo-Sandiaga menolak DPT tersebut. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.

"Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 5 September," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal dalam konferensi pers di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jaksel, Senin (3/9). (mae/imk)