Bawaslu Tegaskan Putusan Eks Koruptor Nyaleg Harus Dijalankan

Jakarta - KPU mengirimkan surat terkait permohonan penundaan melaksanakan putusan Bawaslu sejumlah daerah yang meloloskan pencalegan eks napi korupsi. Bawaslu menegaskan putusan tersebut harus tetap dijalankan.

"Putusan Bawaslu tetap harus dijalankan," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, saat dihubungi detikcom, Selasa (4/9/2018).

Bagja mengatakan pelaksanaan putusan sesuai dengan perintah Undang-Undang. Karenanya KPU harus menjalankan putusan Bawaslu daerah terkait diloloskannya eks napi korupsi sebagai bacaleg.

Baca juga: Bawaslu Loloskan M Taufik, KPUD DKI Tunggu Putusan MA

"Sesuai dengan perintah UU, perintah UU harus dijalankan," kata Bagja.

KPU sebelumnya berkirim surat kepada Bawaslu terkait diloloskannya sejumlah eks napi korupsi menjadi caleg. Surat tersebut berisi permohonan penundaan eksekusi terhadap keputusan tersebut.

Baca juga: Bawaslu: Pejabat Kemendagri Tak Boleh Sampaikan Pesan Politik

"Kami sudah kirimkan suratnya, kami sudah kirimkan suratnya kepada Bawaslu," ujar Ketua KPU Arief Budiman (3/9).

Arief mengatakan, selain kepada Bawaslu, surat dikirimkan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota. Pihaknya meminta keputusan Bawaslu ditunda hingga Mahkamah Agung (MA) memutus gugatan uji materi PKPU.


Simak Juga 'KPU Menentang Bawaslu Soal Bacaleg Eks Koruptor Nyaleg':

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/fdn)