Ketua GP Ansor Jawa Tengah, Solahudin Aly, mengatakan wajar jika ada penolakan pada acara yang akan dihadiri para aktivis tagar 2019GantiPresiden itu. Kekhawatiran adanya unsur politik pada kegiatan tersebut menjadi salah satu alasannya.
"Pertama, kegiatannya apa? Kalau itu terkait Pemilu sudah ada jadwalnya. Harusnya sesuai jadwal yang ada. Pihak penegak hukum harusnya tegas menindak itu. Kalau itu terkait deklarasi dukung mendukung sebenarnya jelas siapa yang berkontestasi," ujarnya di Semarang, Senin (3/8/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Solahudin menilai kepolisian selaku pihak pemberi izin lebih tahu situasi dan mempertimbangkan keluarnya izin kegiatan tersebut. Dia juga meminta agar polisi tegas mengambil sikap.
"Kita dorong polisi, mereka tahu persis situasi, segera mengambil tindakan yang dipelukan," tegas Gus Udin, panggilan akrabnya kader muda NU asal Jepara tersebut.
Terkait sikap GP Ansor, Gus Udin menjelaskan saat ini belum ada sikap menolak atau mendukung. Namun ia menegaskan setuju jika kegiatan jalan sehat itu tidak diwarnai aksi politis.
"Kami belum ada keputusan untuk terlibat menolak dan mendukung, apalagi pembubaran. Itu ranah penegak hukum. Tapi kami sepakat setuju, bahwa jalan sehat tidak ada unsur politik," ujarnya.
Selain kekhawatiran adanya unsur politik, lanjutnya, kegiatan itu rawan ditunggangi pihak-pihak tertentu apalagi menurutnya di Solo masih agak sensitif.
"Saya khawatikan ditunggangi, ada penumpang gelap di sana. Beberapa waktu ini Solo agak sensitif soal hal itu. Maka petimbangan itu, polisi punya kewenangan itu. Beri Izin atau tidak," katanya.
Sementara itu Kapolda Jateng, Irjen (Pol) Condro Kirono, menegaskan bahwa acara jalan sehat yang akan menghadirkan Ahmad Dhani dan Neno Warisman di Solo pada 9 September mendatang tak cukup dengan pemberitahuan. Harus ada izin dari kepolisian.
"(Karena) mengundang beberapa tokoh juga artis. Kalau undang tokoh dan artis, pemberlakuannya tidak hanya UU No 9 Tahun 1998 tentang Unjuk Rasa. Yang kita minta memenuhi syarat dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2017, kegiatan itu harus dapat izin dari kepolisian," tegas Condro. (alg/mbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini