Ma'ruf Amin Bisa Aktif Lagi di MUI Bila Gagal Jadi Wapres?

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan sikap terkait Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin yang maju sebagai cawapres. Jika Ma'ruf tidak terpilih sebagai cawapres, apakah dia bisa aktif lagi menjabat Ketum MUI?

"Soal kembali atau tidak kembali karena terpilih atau tidak terpilih, kami tidak mau mendahului takdir," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Ma'ruf Amin Harus Lepas Jabatan Ketum MUI Bila Jadi Wapres

Din tidak menjelaskan apakah nanti Ma'ruf Amin akan kembali menjabat Ketum MUI jika tidak terpilih sebagai Wakil Presiden RI, mengingat status Ma'ruf saat ini sebagai Ketum MUI nonaktif. Tetapi Din menegaskan, jika Ma'ruf terpilih sebagai wapres, dia wajib mundur dari jabatan Ketua Umum MUI.

"Tapi ketentuan organisasi kami jelas harus melepaskan jabatan jika sudah definitif menjadi pejabat politik waktu jadi wapres," imbuhnya.

Foto ilustrasi: Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (Faiq Hidayat/detikcom).

Din mengatakan rapat pleno MUI ke-30 yang membahas posisi Ma'ruf Amin di MUI itu tidak terpaku pada mundur atau nonaktif. Ia mengatakan rapat tadi terpaku pada pedoman rumah tangga MUI Pasal 1 ayat 6 butir F.

Baca juga: Kapitra: Ma'ruf Amin 20 Kali Tanya Jokowi Kapan Rizieq Dipulangkan

"Memang di dalam ketentuan keorganisasian MUI tidak ada istilah nonaktif, tidak diatur, tapi kita menghargai kami menghargai berada pada posisi nonaktif dan itulah pesan tadi namun harus dijaga marwah dan jati diri organisasi tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan," kata Din.

Selain itu, dalam rapat tadi dibahas terkait pemilihan presiden pada Pilpres 2019. MUI memberikan seruan kepada umat Islam terkait Pilpres 2019.

Baca juga: Zulkifli ke Din Syamsuddin: Ma'ruf Amin Harus Mundur Ketua MUI Dong

"Kepada pelaku dan elite politik agar mengedepankan etika politik yang berkeadaban dengan tidak menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidhudin.

"Kepada umat Islam diserukan agar tetap memelihara ukhuwah islamiyah dan tidak terjebak dalam permusuhan pertentangan internal Islam yang dapat merusak ukhuwah islamiyah. Jadikan perbedaan aspirasi politik namun ukhuwah islamiyah tetap terpelihara," sambungnya. (dnu/dnu)