#2019GantiPresiden, Gerindra Minta Pemerintah Tak Parno

Jakarta - KPU-Bawaslu tak mempermasalahkan sekaligus tak melarang deklarasi #2019GantiPresiden. Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria meminta pemerintah tak parno dengan gerakan tersebut.

"Kalau ada gerakan masyarakat ganti presiden, itu biasa saja karena gerakan ganti presiden (tahun) 2019. Itu diatur UU tiap 5 tahunan ganti presiden, pergantian. Kecuali hari ini kita bikin gerakan turunkan Jokowi, umpamanya. Itu lain," ujar Riza saat dihubungi, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Ketua Komisi II: #2019GantiPresiden Kampanye Ganti Jokowi

Riza memandang gerakan #2019GantiPresiden hal lumrah dan sah. Riza meminta pemerintah tak berlebihan menyikapi gerakan tersebut.

"Kalau ada gerakan #2019GantiPresiden itu biasa sah-sah saja. Kenapa jadi parno, panik, represif aparat, kenapa pemerintah jadi panik," ucap Riza.

Ketua DPP Partai Gerindra itu menyinggung sejumlah aktivis #2019GantiPresiden yang mendapat penolakan. Riza sangat menyayangkan tindakan yang disebutnya persekusi itu.

"Kasihan Neno, Dhani dipersekusi. Menuduh persekusi tapi sendirinya pihak Pak Jokowi, kelompoknya, pendukungnya, melakukan persekusi," sesal Riza.

Baca juga: KPU-Bawaslu 'Izinkan' #2019GantiPresiden

Bagi Riza, aneh kalau gerakan #2019GantiPresiden terus dipertentangkan. Sembari mengungkit gerakan tandingan #2019GantiPresiden, Riza meminta aparat bertindak adil.

"Yang lucu lagi, aneh bin ajaib, aparat tak bisa bertindak malah membiarkan. Sebaliknya di sisi lain kelompok dukung Jokowi dengan leluasa bikin deklarasi dukung besar-besar di mana-mana dengan biaya yang besar, entah dari mana juga tidak jelas biayanya, dari sponsor tak terbuka tapi dilindungi aparat," beber Riza.

"Kita tak pernah ribut, menyalahkan, melarang padahal itu bisa dibilang melanggar UU. Tapi sebaliknya, gerakan ganti presiden dianggap makarlah, salah, berlebihan," pungkas dia.


Simak Juga 'Kata Bamsoet soal #2019GantiPresiden':

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/mae)