Istana: Anggaran Penanganan Bencana NTB Capai Rp 4 T, Bukan Rp 38 M

Jakarta - Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik mengaku mendengar pemerintah pusat hanya mengucurkan dana Rp 38 miliar untuk penanganan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah angka tersebut.

Pramono mengatakan saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (inpres) terkait penanganan bencana tersebut. Dengan adanya inpres tersebut, maka penanganan bencana di NTB dilakukan persis seperti berstatus 'Bencana Nasional' dengan melibatkan kementerian dan lembaga.

Pramono menegaskan tidak benar jika pemerintah disebut hanya mengucurkan Rp 38 miliar. Anggaran yang dikucurkan pemerintah mencapai angka Rp 4 triliun.

"Jadi tidak benar kalau anggarannya 38 miliar. Anggarannya 4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya 4 triliun lebih," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Jokowi Teken Inpres agar Pemerintah Pusat Bisa Tangani Gempa Lombok

Pramono mengatakan untuk mengganti kerusakan rumah saja dibagi dalam tiga klasifikasi, yakni rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Untuk rusak berat diberikan dana Rp 50 juta, untuk rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.

"Itu saja angkanya sudah besar sekali. Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang terjadi di Lombok. Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp 4 triliun. Itu bisa nambah, karena kan berapa yang rusak nanti akan ditangani," jelas Pramono.

Baca juga: Elite PD Dengar Jokowi Hanya Beri Rp 38 M ke Lombok, BNPB: Salah!

Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik sebelumnya mengaku prihatin dengan penanganan gempa Lombok. Rachland mendengar Pemerintah hanya mengucurkan danya Rp 38 miliar.

"Bila benar sejauh ini Presiden Jokowi hanya mengucurkan Rp 38 miliar bagi bencana di NTB, maka ia sedang memamerkan kekosongan sensitivitas, empati, tanggung jawab, sense of urgency, dan rasa keadilan di dalam kepemimpinannya. Negara tak hadir bagi rakyatnya yang sedang berduka," cuit Rachland di akun @RachlanNashidik, Selasa (21/8).

Rachland mendesak Jokowi membatalkan IMF-World Bank Summit yang akan diselenggarakan di Bali. Dia juga mendesak bendera setengah tiang dikibarkan di Asian Games 2018.

"Tak pantas dan seluruhnya salah untuk mendahulukan perhelatan (IMF-World Bank) seharga hampir Rp 1 triliun di sebelah penderitaan saudara-saudara kita di NTB yang lebih membutuhkan perhatian," ujarnya.

"Saya juga mendesak, sambil kita menuntaskan janji menyelenggarakan Asian Games, panitia mengibarkan bendera merah putih di setengah tiang di semua cabang pertandingan. Sebagai tanda bangsa sedang berduka dan ungkapan solidaritas dengan saudara-saudara kita di NTB," imbuh Rachland.


(jor/ams)