KPU Minta Tunda Putusan Bawaslu Terkait Bacaleg Eks Napi Korupsi

Jakarta - Bawaslu meloloskan tiga bacaleg eks napi korupsi di tiga daerah. KPU meminta agar putusan tersebut ditunda.

"Kami minta ditunda (putusan Panwaslu daerah)," kata komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Wahyu mengatakan hal ini dilakukan karena KPU daerah telah menjalankan tahapan sesuai dengan aturan. Aturan tersebut adalah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD 2019.
"Sebab, KPU di tiga daerah sudah melaksanakan sebagaimana PKPU Nomor 20," ujar Wahyu.

Penundaan ini nantinya akan dilakukan hingga terdapat putusan Mahkamah Agung. Menurutnya, hanya MA yang dapat membatalkan peraturan KPU terkait larangan eks napi korupsi.

"Kami minta ditunda. Sampai nanti ada putusan MA yang nyatakan bahwa PKPU ini tidak berlaku," kata Wahyu.

"Satu-satunya cara buat membatalkan PKPU adalah melakukan uji materi di MA. Tapi sampai sekarang kan Bawaslu belum melaksanakan uji materi atau mengajukan uji materi," sambungnya.

Putusan Bawaslu dan Panwaslu yang meloloskan sengketa bacaleg eks napi korupsi ini terdapat di tiga daerah, yaitu Kabupaten Toraja Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara. Menurutnya, hal ini akan menjadi preseden buruk bila diikuti daerah lain.

"Ini akan jadi preseden buruk jika nanti tiga putusan ini mempengaruhi daerah lain," kata Wahyu. (dwia/dhn)