Begini Sosok Pemimpin yang Diinginkan Muhammadiyah

Malang - Muhammadiyah memandang Indonesia membutuhkan karakter kepemimpinan yang berakhlak mulia dan mampu menyerap aspirasi rakyat. Bukan sebaliknya, pemimpin yang hanya mementingkan hasrat kekuasaan suatu kelompok. Demi menyongsong Indonesia emas.

Pernyataan itu mengutip pidato kebangsaan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut peringatan HUT ke-73 RI di DOME Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (12/8/2018).

"Indonesia saat ini memerlukan karakter kepemimpinan yang progresif, reformatif, inspiratif, berakhlak mulia, mampu menyerap aspirasi masyarakat, mengkristalisasikan nilai-nilai etika keagamaan dan moral pancasila sebagai landasan kebijakan di berbagai sektor kehidupan kebangsaan," ujar Haedar dalam pidato bertema 'Meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang berkemajuan menyongsong Indonesia emas' itu.

Dia mengatakan dalam konteks kehidupan kebangsaan, pemimpin profetik adalah yang memiliki komitmen terhadap kebenaran, mendorong terwujudnya keadilan sosial, dan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.

"Pemimpin yang dimaksud mampu memadukan kekuatan visi, pengambilan keputusan, memiliki kapabilitas, integritas yang kuat sebagai manifestasi kenegarawanan," kata Haedar.

Haedar juga mengurai kriteria pemimpin profetik yang dibutuhkan Indonesia itu, yakni relijius, bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa ketimbang diri sendiri, partai politik, kroni, dan berani mengambil keputusan strategis untuk memecahkan persoalan bangsa.

"Para pemimpin bangsa saat ini, baik pusat hingga daerah perlu melakukan rekontruksi diri dalam alam pikiranm orientasi sikap dan tindakan. Dinamika politik liberal ditandai dengan sikap politik serba pragmatis menjadikan politik Indonesia serba trasaksional, berbiaya sangat tinggi, dan bahkan bersumbu pendek," tuturnya.

Politik, jelas dia, hanya menjadi alat tukar kepentingan dan rebutan kursi kekuasaan minus idealisme dan kenegarawanan. Hadirnya hegemoni kekuasaan partai politik, sepenuhnya menguasai tatanan kenegaraan di Indonesia.

"Tidak terkecuali dalam mengendalikan proses politik pencapresan dan pencawapresan di Pilpres 2019. Maka semakin kompleks daya jalar virus politik liberal di negara ini, sehingga Indonesia disandera oleh kekuatan-kekuatan oligarki yang haus tahta. Negara dan pemerintahan Indonesia harus benar-benar berdaulat, termasuk hegemoni politik oligarki. Indonesia harus menjadi milik semua, bukan segelintir orang atau kelompok tertentu, seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa," beber Haedar.

Meski demikian, Haedar menyatakan Muhammadiyah masih percaya banyak elite dan warga negara di Indonesia yang masih memiliki kejernihan hati, pikiran dan tindakan. Untuk membangun Indonesia yang berkemajuan dalam bingkai cita-cita luhur.

"Maka saatnya energi positif ruhaniah dan kecerdasan akal budi bangsa Indonesia ditangan para pemimpin dan warga negara digelorakan untuk menggoreskan tinta emas 73 tahun Indonesia merdeka," sambung Haedar.

Muhammadiyah, kata dia, terus menaruh sikap positif dan kepercayaan bahwa komitmen, nilai dasar, serta visi kenegaraan yang fundamental dapat membangun kesadaran kolektif untuk memberi harapan positif bagi seluruh rakyat.

"Pemimpin di pusat maupun daerah diharapkan mengedepankan keteladanan, kebersamaan, kedamaian, dan sikap kenegerawanan yang luhur dalam berkehidupan kebangsaan. Berikan rakyat kegembiraan, dan harapan positif yang terjamin hak-haknya," terang Haedar.


Muhammadiyah Beri 6 Masukan untuk Nawacita Jilid II Jokowi, Simak Videonya:

(fat/fat)