KASN Minta Hold SK Pensiun, Sandi: BKN Tak Ada Kewenangan Menahan

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) tak memiliki kewenangan menahan SK pensiun beberapa mantan kepala dinas dan wali kota yang dicopot. Pernyataan tersebut berkaitan dengan permintaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke BKN untuk menahan SK pensiun sejumlah eks pejabat yang dicopot itu.

"Tidak ada kewenangan yang merekomendasikan penahanan surat pensiun oleh BKN, hal tersebut tertuang dalam PP (Peraturan Pemerintah) 11 Tahun 2017," kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).

Baca juga: Ada Eks Kadis Tak Digaji, Sandiaga: Pasti akan Kita Penuhi Haknya

KASN memang meminta BKN tak menerbitkan SK pensiun sejumlah kadis dan wali kota yang dicopot Gubernur DKI Anies Baswedan. Alasannya, pencopotan jabatan yang dilakukan Anies melanggar ketentuan.

"Kami katakan ke BKN, kami nulis surat ke BKN, tahan, hold, dulu, jangan diproses dulu pensiunnya karena ada masalah," kata komisioner KASN Made Suwandi ketika dihubungi, Senin (6/8) siang.

Baca juga: M Taufik Minta Anies Tak Khawatir: Jokowi Bakal Ketawain KASN

Made menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang menggantung nasib pejabat tersebut. Dia akan segera berkoordinasi dengan BKN untuk mencari solusi bagi mantan kepala dinas tersebut.

"Jangan digitukan orang. Jadi, orang jadi dobel, orang kena sudah dipensiunkan, pensiunnya nggak kebayar, kan gitu jadinya," ucap Made. (zak/rna)