.webp)
Ali Mochtar Ngabalin merupakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden. Dia diundang kelompok bernama Komunitas Anak Bangsa. Mereka membikin video pernyataan sikap terkait dukungan pencapresan. Ngabalin-lah yang berbicara.
"Saudara sebangsa dan setanah air, kami semua alumni UI, masyarakat yang amat terpelajar, kami tergabung dalam Komunitas Anak Bangsa for Jokowi 2 periode. Simbol kami: lanjutkan, lawan, libas! UI for Jokowi!" kata Ngabalin disambut para anggota Komunitas Anak Bangsa di sekitarnya itu, sebagaimana ditayangkan dalam video viral via WhatsApp.
Dihubungi detikcom, Minggu (5/8/2018), Ngabalin menjelaskan soal slogan yang diusung, yakni 'lanjutkan, lawan, libas!'. Yang pertama, lanjutkan, bermakna Komunitas Anak Bangsa mendukung kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019, sehingga bisa melanjutkan masa jabatannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia melihat banyak fitnah yang ditujukan ke Jokowi. Fitnah dan hoax harus dilawan karena bisa berbahaya jika dibiarkan. Namun 'lawan' akan berlanjut ke 'libas' jika pihak penyebar fitnah tak menghentikan aksinya. Cara melibas lawan adalah dengan pemolisian.
"Kalau masih melawan, sekalian kita libas. Kita laporkan ke polisi karena menyebarkan hoax," kata Ngabalin.
Muncullah reaksi tidak setuju. Reaksi itu bahkan muncul dari partai tempat Jokowi bernaung, yakni PDI Perjuangan. Salah satu caleg PDIP, Kapitra Ampera, adalah orang yang tak setuju dengan sikap Ngabalin yang mendengungkan slogan 'lanjutkan, lawan, libas'.
"Negara ini bukan dibangun untuk konflik horizontal. Kalau perbedaan dihadapkan, akan terjadi konflik horizontal yang merugikan kita. Untuk itu, jangan merangsang kata-kata yang menimbulkan konflik," kata Kapitra, yang dikenal sebagai pengacara Habib Rizieq Syihab.
Kapitra mengatakan Ngabalin adalah pejabat publik milik seluruh warga Indonesia, baik yang pro terhadap pemerintah maupun yang tidak. Dengan pernyataan itu, Ngabalin dinilai membuka konflik horizontal. Apalagi saat ini adalah tahun politik menjelang Pilpres 2019.
"Besok pesta demokrasi. Ini negara agama, karena negara ini berdasarkan Pancasila (sila) Ketuhanan Yang Maha Esa, meski beda-beda artinya kita ini beragama, sehingga kita juga harus membangun persatuan dan kesatuan dan berhentilah membuka konflik," kata Kapitra.
Tak lama berselang, muncullah protes baru lagi. Protes itu datang dari sekelompok orang yang menyebut diri sebagai Solidaritas Alumni Universitas Indonesia Lintas Generasi berbicara lewat video viral yang didapatkan detikcom, Senin (6/8/2018).
Dalam video itu, mereka mengkritik Ngabalin dkk yang menyerukan slogan 'lanjutkan-lawan-libas'. Dalam lima poin pernyataan mereka, Solidaritas Alumni UI meminta Rektor UI menegur Ngabalin karena menggunakan nama UI untuk mengadu domba masyarakat. Soalnya, slogan 'lanjutkan-lawan-libas' dinilai memuat ujaran adu domba. Berikut ini pernyataan mereka.
Mereka meminta nama UI tidak digunakan oleh Ngabalin dkk untuk dijual, dan tidak untuk memberikan dukungan kepada pihak mana pun dalam Pilpres 2019. Mereka juga menuntut Rektor UI memberikan teguran keras dan tertulis untuk Ngabalin dkk.
"Tidak ada. Di mana adu dombanya? Lihat dong konteksnya," kata Ngabalin menanggapi protes Solidaritas Alumni UI saat dihubungi detikcom, Senin (6/8/2018).
Soal ucapan dia dan kawan-kawannya yang menyebut alumni UI sebagai identitas, menurutnya, itu adalah hal yang lumrah. Meski menyebut UI, Ngabalin dan kawan-kawannya tak mendeklarasikan diri mendukung Jokowi dengan mengatasnamakan UI secara institusional.
"Sejak kapan saya menggunakan institusi Universitas Indonesia? Dari mana saya mendeklarasikan diri atas nama Universitas Indonesia? Kalau saya dan teman-teman bilang bahwa kami semua alumni Universitas Indonesia, di mana salahnya?" ujar Ngabalin.
Dia malah balik memprotes pengkritiknya yang bersikap diam terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo tidak patut di mata ngabalin.
"Kenapa dia tidak tegur orang bikin hashtag #2019GantiPresiden? Ayo, itu tata cara perilaku manusia-manusia yang tak punya peradaban. Kenapa mereka tidak marah dan tersinggung dengan hashtag #2019GantiPresiden. Itu adalah gerakan beringas, kebelet mau berkuasa," protes Ngabalin.
Sejurus kemudian, entah apa ada hubungannya dengan kontroversi di atas atau tidak, UI merilis pernyataan. UI menegaskan pihaknya akan bersikap netral soal politik pemilu. Namun ada pihak yang kemudian mengatasnamakan UI untuk mendukung tokoh tertentu pada Pilpres 2019.
"Beredar ada yang mengatasnamakan UI," kata Kepala Humas dan KIP UI Rifelly Dewi Astuti saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (6/8/2018).
Rifelly tak menyebutkan secara spesifik siapa yang mengatasnamakan UI tersebut. Yang jelas, alumni UI diimbau tak menggunakan nama besar UI dalam aksi politik praktis.
"UI mengingatkan dan mengimbau segenap sivitas akademika dan warga UI, termasuk para alumni UI, untuk menyampaikan hak konstitusionalnya atas nama pribadi dan tidak menggunakan nama besar institusi UI," tulis pihak UI dalam pengumuman yang diterbitkan per hari ini. (dnu/imk)
