.webp)
Divisi Pencegahan KPK Arif Nurcahyo mengatakan sistem MCP ini bentuk tindak lanjut dari kesepakatan antara semua kepala daerah, Gubernur Jatim, Kapolda Jatim beserta jajaran. Dalam implementasinya, Arif mengaku ini sebuah sistem sesuai dengan peraturan dan bukanlah sistem yang sengaja dibuat KPK.
KPK sebagai katalisator, mempercepat dalam implementasinya yang bisa digunakan di Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga dengan sistem ini bisa transparansi apa yang sudah direncanakan sesuai dengan yang dianggarkan.
"Sehingga tidak ada lagi kegiatan siluman, tiba-tiba muncul di APBD tapi tidak ada di perencanaan sebelumnya," tutur Arif kepada wartawan saat ditemui di Gedung Pemkab Ponorogo, Jalan Alun-Alun Utara, Selasa (31/7/2018).
Arif menambahkan dengan sistem ini bisa berguna dan dimanfaatkan masyarakat, jika ingin mengetahui anggaran yang diserap dan dimanfaatkan oleh Pemda. "Harapannya tidak ada lagi salah dalam perencanaan karena semua kegiatan berawal dari perencanaan," jelasnya.
Selain itu, pelayanan terhadap perizinan kepada masyarakat harus melalui satu pintu. Karena, lanjut Arif, ini sebagai bentuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan tanpa ribet. "Kalau satu pintu kan mudah, masyarakat tidak harus lari kesana kemari," terangnya.
Pihaknya mengingatkan dalam pengadaan barang dan jasa harus transparan dan dilengkapi dengan standarisasi harga serta analisa biayanya. Sehingga harganya bisa sama dan seragam antar dinas.
"Misal dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di Dinas Pendidikan dengan dinas lainnya berbeda, harusnya bisa sama dan seragam," papar dia.
Sementara Sekretaris Daerah Agus Pramono mengaku ini merupakan kedua kalinya kunjungan KPK. Hasilnya pun menurut Agus terbilang bagus, misalnya di Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam nilai perencanaan e-Budgeting dan e-Planning.
"Bahkan manajemen aset kita pun juga dinilai bagus oleh KPK dengan adanya sistem MCP ini banyak yang terpenuhi," tukas dia.
Agus pun berharap inspektorat bisa menambah kualitas auditor agar saat aduan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa dipercaya. "Pekerjaan Rumah (PR) kita harus memberikan semacam pelatihan kepada auditor bahwa kompetensinya bisa terpenuhi semua," pungkasnya. (fat/fat)
