Soal Rekomendasi KASN, PKS Yakin Anies Hati-hati Copot Walkot

Jakarta - KASN merekomendasikan agar Gubernur DKI Anies Baswedan mengembalikan posisi para pejabat yang dicopot pada awal Juli 2018. PKS menilai selama ini Anies sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.

"Saya yakin Pak Anies sangat hati-hati di dalam melangkah atau mengambil keputusan, kebijakan, itu sangat hati-hati," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin seusai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

"Tapi insyaallah itu tidak akan sampai terjadilah kalau melihat figurnya Pak Anies yang sangat prudent (bijaksana) terhadap banyak hal," imbuhnya.

Baca juga: Tak Mau Berpolemik soal Pencopotan Walkot, Anies akan Surati KASN

Suhud menyinggung soal tim internal Anies yang memiliki latar belakang beragam, termasuk mantan pimpinan KPK.

"Di situ ada orang KPK, ada tim yang mendampingi. Saya kira kalau untuk sampai di situ melanggar aturan, saya punya keyakinan itu tidak," tutur Suhud.

Terkait rekomendasi KASN ini, Anies merasa heran kenapa penyampaian rekomendasi terkait perombakan pejabat DKI Jakarta dilakukan secara terbuka. Anies pun siap menjawabnya.

"Saya cuma heran saja kenapa Ketua KASN harus melakukan press release. Kan KASN bukan partai bukan ormas, bukan organisasi politik. Kenapa harus gunakan pernyataan terbuka? Kenapa nggak surat antarpemerintahan. Itu biasa kok kirim surat. Ada surat, tunggu jawaban, surat, tunggu jawaban," ungkap Anies saat menghadiri acara pertemuan akbar guru SLB se-DKI Jakarta di SLB A Pembina Tingkat Nasional, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (28/7).

Baca juga: Sandi: Penggantian Pejabat di DKI Sudah Sesuai Ketentuan

Sebelumnya, KASN mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dikenai sanksi bila tak melaksanakan rekomendasi KASN terkait perombakan pejabat DKI. Rekomendasinya adalah mengembalikan jabatan kepada pejabat yang dicopot. Kalau tidak, bisa saja Anies mendapatkan sanksi.

"Apabila Gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut di atas, maka tersebut di atas berpotensi melanggar Pasal 78 juncto Pasal 61, 67, dan 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah," kata Ketua KASN Sofian Effendi, Jumat (27/7).

(rna/dkp)