Pusako: Ada 2 Akibat Fatal Jika MK Kabulkan Gugatan Syarat Cawapres

Jakarta - Pengamat hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik gugatan terhadap syarat cawapres. Dia juga mengatakan ada dampak yang fatal jika gugatan itu dikabulkan.

"Kesalahan pertama soal legal standing. Perindo bagi saya tidak punya legal standing apapun untuk cawapres. Karena yang berhak mengajukan presiden dan wapres adalah partai yang punya kursi di Pemilu 2014," kata Feri dalam 'Diskusi Konstitusi dan Legispridensi STHI Jentera' di Puri Imperial, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Jadi Pihak Terkait Gugatan Syarat Cawapres, JK Koordinasi ke Jokowi

Ia melanjutkan, Perindo seharusnya mengajukan gugatan ambang batas pencapresan (Presidential Treshold) 20 persen terlebih dahulu sebelum menggugat aturan cawapres. "Seharusnya Perindo mengajukan ambang batas, bukan melompat. Apa hubungannya Perindo dan JK (Jusuf Kalla)?" ujarnya.

Kesalahan berikutnya yang juga dianggap fatal oleh Feri adalah, ia menyebut pihak penggungat, dalam hal ini Perindo sebagai pemohon dan JK sebagai pihak terkait, dinilai salah dalam memaknai pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

"Kesalahan kedua, salah memaknai pasal 7. Makna aslinya juga sudah disampaikan, presiden dan wapres memangku jabatan 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk jabatan yang sama hanya satu kali. Kurang jelas apa?" sebut Feri.

"Hanya sesudahnya, sesudahnya (berarti) bisa langsung, bisa melewati satu periode. Kalau ada mencoba menafsirkan pasal 7 (secara) berbeda, harus membaca dengan kaca mata yang benar. Jadi pas membacanya," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Setuju JK Jadi Pihak Terkait Gugatan Cawapres di MK

Tak hanya itu, ia juga mengatakan, akan ada dua akibat yang fatal jika gugatan tersebut dikabulkan. Pertama, dikatakan oleh Feri, jika dikabulkan juga akan terasa di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) itu sendiri.

"Dua akibat fatal kalau MK mengabulkan. Akibat pertama akan berdampak seluruh lembaga yang ada, dan tubuh MK sendiri. Seluruh pimpinan negara, komisi, badan negara. Hampir semua (merasakan), termasuk MK," ungkapnya.

Baca juga: Minta JK Tak Maju Lagi, Fahri: Tak Bermanfaat Bagi Perjuangan Islam

Selain itu, ia juga mengungkapkan, jika gugatan itu dikabulkan akan berdampak pada kaderisasi kepemimpinan nasional.

"Dampak kedua, soal kaderisasi kepimpinan nasional. Bukan benci JK, tapi JK larinya ke dua (hal) saja, satu (jadi) capres, kedua guru bangsa. Kalau nggak mau (jadi) capres ya (jadi) guru bangsa. Itu tradisi presidential," tuturnya. (yas/tor)