Pemerintah Sudah Pilih Pulau Terluar untuk Lapas Napi Korupsi

Jakarta - Pemerintah sudah memilih beberapa pulau terluar di Indonesia untuk menjadi lokasi lapas khusus narapidana narkoba, terorisme, hingga korupsi. Kapan diwujudkan?

"Kita juga sudah memilih beberapa pulau terluar, tidak terlalu di luar juga, untuk kira-kira kemungkinan ya untuk memindahkan para penindak kriminal. Orang-orang yang terlibat narkoba, koruptor, terorisme, itu untuk masuk ke lapas khusus seperti itu," kata Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Perekonomian, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Baca juga: KPK Kaji Kirim Koruptor ke Nusakambangan

Namun pembangunan lapas di pulau terluar ini membutuhkan waktu. Untuk sementara, pemerintah melakukan pembenahan di lapas yang sudah melebihi kapasitas.

"Ini membutuhkan waktu, membutuhkan suatu proses yang cukup panjang. Tidak sesaat kita membangun itu. Nah sambil kita melakukan rencana itu, tentu perlu pembenahan-pembenahan yang sudah ada," ucapnya.

Wiranto sebelumnya menghadiri rapat sertifikasi soal pulau-pulau terluar. Dia meyakini, dari 6.000 pulau yang belum dihuni, ada yang bisa untuk pembangunan lapas.

"Dari 6.000 pulau masak nggak ada sih untuk bisa kita bangun satu lapas, sedang Nusakambangan sendiri masih longgar sebenarnya andai kita bangun di sana. Dan pemerintah sudah memutuskan untuk paling tidak bangun tiga lapas lagi di lokasi Nusamkambangan untuk menampung lapas yang sekarang overkapasitas, terutama para terpidana yang berhubungan dengan masalah terorisme, narkoba, juga korupsi," papar Wiranto.

Baca juga: Ditjen Pas Dalami Usul KPK Soal Koruptor Dipenjara di Nusakambangan

Lapas untuk narapidana korupsi jadi sorotan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin. KPK membongkar suap jual-beli fasilitas dan mewahnya sel narapidana korupsi.


Tonton juga video: 'Bamsoet Desak Kemenkumham Usut Suap Fasilitas Lapas'

[Gambas:Video 20detik]

(imk/asp)