Menhub Minta Driver Ojol Tak Demo: Nonton Asian Games Saja

Massa ojek online yang tergabung dalam Gerakan Roda Dua (Garda) mulai melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Para driver ojek online (ojol) berencana menggelar demonstrasi pada hari pembukaan Asian Games nanti. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta pengemudi ojol menahan diri karena pihaknya juga ikut mencari jalan keluar.

"Jadi Dirjen sudah mengumpulkan beberapa kelompok-kelompok, mudah-mudahan ada jalan keluar. Ini kan agenda nasional, masak kita akan mempertontonkan ketidakteraturan kita dan pada dasarnya saya mendukung ojek online, bukan tidak mendukung," ujar Budi di kompleks Istana Presiden seusai rapat tentang biodiesel 20 persen di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Dia mengatakan Kemenhub akan bekerja sama dengan pemda-pemda. Budi mengatakan Kemenhub akan mendukung para pengemudi ojol lewat aturan yang tepat. Budi menganjurkan mereka menonton Asian Games saja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Prinsipnya, Kemenhub mendukung ojek online. Kita akan segera bekerja sama dengan pemda-pemda. Jadi jangan khawatir mereka tidak beroperasi, karena itu secara tidak langsung men-support mereka dengan dasar peraturan yang ada. Saya anjurkan tidak demo, nonton Asian Games (saja)," ujar dia.

Budi menyadari isu yang mereka persoalkan ialah tarif minimal per kilometer. Menurutnya, persoalan dapat selesai jika para pihak kompak. Budi mengatakan pertemuan akan terus dilakukan untuk membuat kepastian.

"Ya (persoalan) tarif bisa diselesaikan dengan kompak, kalau nggak kompak, gimana," tutur Budi.

Hal senada diungkapkan Dirjen Hubungan Darat Budi Setiyadi. Ia mengimbau pengemudi ojol tak menggelar demo pada hari pembukaan Asian Games nanti, yang rencananya digelar di Jakarta dan Palembang. Sebab, kegiatan tersebut dinilai akan mengganggu perhelatan ajang olahraga terbesar se-Asia itu.

Kemenhub menganggap para pengemudi ojol mempersoalkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (28/6), yang menyatakan sepeda motor tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum berdasarkan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Pengaturan ini dimaksudkan supaya tercipta angkutan jalan yang aman dan selamat bagi semua pihak, yaitu pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan," ujar Budi lewat keterangan tertulis yang diterima.

"Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, namun saat berbicara tentang angkutan jalan yang mengangkut barang maupun orang dengan mendapat bayaran, maka perlu kriteria yang memberikan keselamatan dan keamanan," tambah Budi. (jbr/imk)