Sidang Larangan Eks Napi Nyaleg Tertutup, MA Dinilai Konservatif

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan sidang gugatan Peraturan KPU soal larangan eks narapidana korupsi, digelar tertutup. Hal ini membuat publik bertanya-tanya kinerja MA.

"Ini menunjukkan karakter pengadilan Indonesia yang masih bersifat sulit mengikuti perkembangan sosial masyarakat, konservatif, tidak akuntabel dan jauh dari cita-cita keadilan," ujar ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Kamis (18/7/2018).

Baca juga: MA Ogah Sidang Terbuka soal Gugatan Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Peraturan KPU itu digugat karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan UU terkait. Sebab, MK memutuskan eks terpidana boleh nyaleg dengan syarat tertentu.

"Padahal telah terbukti selama ini bahwa Judicial Review di MA yang hanya memeriksa dokumen tanpa memeriksa para pihak, saksi serta alat bukti secara terbuka telah menghadirkan putusan yang kontroversial, kurang diterima dan dipatuhi para pihak yang bersengketa serta menimbulkan permasalahan hukum baru di masyarakat," tegas Bayu.

Pengujian PKPU Pencalegan di MA sebenarnya memungkinkan dilakukan secara terbuka. Pertama, UUD 1945 dan UU MA tidak menyebutkan Persidangan Judicial Review di MA dilakukan tertutup, begitu juga di Perma tentang Judicial Reciew di MA sebenarnya juga tidak menyebutkan pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

"Artinya persidangan tertutup selama ini adalah tafsiran sepihak MA saja yang kemudian dipelihara melalui praktik. Patut diduga tafsiran sepihak oleh MA untuk menjadikan persidangan Judicial Review menjadi tertutup adalah wujud kemalasan untuk menangani perkara judicial review ini serta watak arogansi hakim agung untuk tidak mau diawasi oleh publik dalam pemeriksaan perkara Judicial Review ini," cetus Bayu.

Baca juga: Eks Koruptor Daftar Caleg, KPU Cari Salinan Putusan

Kedua, persidangan Judicial Review di MA yang memeriksa legalitas norma peraturan perundang-undangan yang diuji adalah berbeda dengan perkara kasasi di kasus perdata dan pidana. Perbedaannya adalah kasasi di MA untuk perkara perdata dan pidana sebelumnya telah melalui pemeriksaan secara terbuka oleh pengadilan di bawahnya, sementara untuk perkara Judicial Review pemeriksaan di MA adalah pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

"Untuk itu tidak tepat jika pemeriksaan Judicial Review di MA disamakan dengan pemeriksaan kasasi perkara perdata dan pidana sebagai judex juris (penerapan hukum) saja tanpa menggelar pemeriksaan fakta-fakta dan bukti (judex facti)," ujar Direktur Puskapsi Universitas Jember itu. (asp/rvk)