Ini Tanggapan Prabowo soal 5 Poin Kontrak Politik SBY

Jakarta - Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyebut pihaknya terbuka untuk bekerja sama pada Pilpres 2019. Lalu soal lima poin kontrak politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk calon capres dan cawapres Demokrat. Apa tanggapan Prabowo?

"Saya kira kami sangat terbuka, kami ingin menggalang suatu kesadaran yang besar, suatu kesatuan yang besar," kata Prabowo seusai halalbihalal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di aula Masjid Al-Furqon, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

Baca juga: SBY Bicara 5 Poin Kontrak Politik untuk Capres-Cawapres PD

Tonton juga video: 'PD: Ada Ajakan Golkar Gabung Koalisi Jokowi'

[Gambas:Video 20detik]

"Negara kita dalam keadaan yang sangat kritis, ekonomi kita rapuh, tapi elite kita tidak mau sadar, tidak mau mengakui bahwa ekonomi kita sedang rapuh. Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, jadi saya ingin menggalang persatuan yang besar," imbuhnya.

Prabowo menegaskan ingin berkomunikasi dengan semua pihak dan partai. Menurutnya, semua anak bangsa harus kompak untuk menangani keadaan negara yang dianggap kritis tersebut.

"Saya ingin komunikasi dengan semua pihak, semua partai. Semua anak bangsa harus kompak bersatu. Menurut saya, ini sangat-sangat penting. Kalau tidak, persaingan di antara bangsa begitu keras dan semua negara memikirkan kepentingan nasionalnya," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Partai Demokrat merumuskan lima elemen yang bakal menjadi dasar kontrak politik dengan capres-cawapres yang bakal diusungnya. Poin pertama dalam kontrak politik itu adalah menganut ideologi Pancasila. Partai Demokrat, kata SBY, tidak mentoleransi tokoh yang anti-Pancasila.

Baca juga: Tawarkan AHY Jadi Cawapres, Demokrat Ungkap 3 Keunggulan Ini

Pada poin kedua, SBY menginginkan capres-cawapres yang memprioritaskan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dia berharap masalah tenaga kerja, daya beli rendah, dan kemiskinan bisa tertangani.

SBY juga berharap kemiskinan bisa ditangani dengan serius. SBY menyoroti pentingnya keadilan dalam hukum. SBY menyebut sosok capres-cawapres yang bakal diusung Demokrat wajib menaati konstitusi dan hukum tata negara yang berlaku. Dia juga menyoroti soal kebebasan pers dan netralitas aparat.

(rna/idh)