Pemprov dan Polda Jateng Koordinasikan Kasus Mendadak Miskin di PPDB

Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkoordinasi terkait banyaknya kasus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tak sesuai kenyataan di PPDB 2018. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, bisa melapor ke kepolisian terdekat.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian. Namun sampai saat ini memang belum ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan.

"Lapor, masyarakat kalau ada yang merasa dirugikan. Masyarakat yang lapor, tidak apa-apa," kata Ganjar di kawasan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (13/7/2018).

Sedangkan Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, pihaknya hingga tingkat polres memang melakukan mapping terkait SKTM. Langkah hukum belum dilakukan namun penanganan tetap dilakukan.

"Kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan, untuk penanganan terbaik. Masalahnya, ini banyak sekali," kata Condro.

Baca juga: Herannya Disdik Jateng karena Masih Banyak yang Pura-pura Miskin

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo juga mengaku siap berbagi data dengan kepolisian jika dibutuhkan.

Baca juga: Ramai-ramai Mendadak Miskin, Ombudsman Cek Mudahnya Bikin SKTM

"Koordinasi sudah, bisa sharing data," imbuhnya.

Untuk diketahui 78.406 pendaftar PPDB SMA dan SMK di Jateng dicoret karena masalah SKTM. Dinas pendidikan tidak bisa menindak karena yang mengeluarkan SKTM adalah pejabat terkait. (alg/sip)