Herannya Disdik Jateng karena Masih Banyak yang Pura-pura Miskin

Semarang - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo heran dengan masih adanya pihak "pura-pura miskin" untuk mendaftarkan anaknya. Ketegasan yang sudah dilakukan tahun lalu ternyata tidak membuat jera.

Pada pendaftaran sekolah tahun 2017 lalu, Gatot menyebutkan ada 168 pendaftar pembawa SKTM yang dicoret karena kondisi keluarganya ternyata mampu. Gatot menyangka seharusnya para orangtua jera dan tidak mempetaruhkan nasib anak-anak mereka.

"Pengalaman tahun lalu itu seharusnya jera," kata Gatot saat ditemui di kantornya, Jalan Pemuda Semarang, Kamis (12/7/2018).

Yang mengherankan, ternyata jumlahnya justru membeludak tahun ini, mencapai 78.406 pendaftar yang dicoret karena SKTM. Gatot menjelaskan, langkah antisipasi sudah dilakukan yaitu dengan surat pernyataan, tapi tetap saja masih banyak yang menyalahgunakan.

Baca juga: Siswa 'Mendadak Miskin' yang Lolos PPDB akan Dikeluarkan

"Kami itu sudah bentengi dengan surat pernyataan, lho. Jadi kami siap jika ada yang menggugat," terangnya.

Surat pernyataan yang dimaksud yaitu dari orang tua calon siswa yang menyatakan dokumen yang dibawa asli dan sesuai, termasuk SKTM. Hasilnya memang ada yang langsung menarik SKTM, tetapi ada juga yang nekat.

"Jadi yang menarik SKTM sebelum tanggal 6 masih ada kesempatan mendaftar lagi, tapi tanpa SKTM-nya," pungkas Gatot.

Baca juga: Ramai-ramai Mendadak Miskin, Ombudsman Cek Mudahnya Bikin SKTM

Jumlah 78.406 pendaftar yang dicoret karena SKTM itu termasuk dari pendaftar yang menarik diri, ketahuan tidak miskin, dan juga kalah nilai.

Dalam peraturan kementrian pendidikan nomor 14 tahun 2018 disebutkan wajib menerima siswa miskin dengan minimal kuota 20 persen. Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan batasan kouta siswa miskin, sehingga peraturan di daerah pun tidak bisa membatasi.

"Harapannya tahun depan kalau masih dipersyaratkan SKTM mohon benar menggunakan sesuai dengan kondisinya. Para orangtua jangan gunakan SKTM yang tidak sesuai realita. Kalau boleh, kementeri merevisi batasannya," kata Gatot.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengusulkan agar tahun depan kuota siswa tidak mampu diperjelas dan ada seleksi tersendiri. (alg/sip)