Mendagri: Tersangka Korupsi Menang Pilkada Tetap Dilantik

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tersangka kasus tindak pidana korupsi yang nantinya dinyatakan memenangi pilkada serentak 2018 tetap akan dilantik. Menurut Tjahjo, seseorang tetap dalam mengikuti proses pilkada sebelum kasus yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap.

"Undang-undang-nya kalau seorang ada masalah hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, ya dia masih ikut berproses," kata Tjahjo di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018).

Baca juga: KPK Pastikan Proses Hukum Tersangka Menang Pilkada Lanjut Terus

"Suara rakyat kan suara Tuhan. Apapun ini proses pilkada yang memilih masyarakat. Soal siapa yang dipilih itu yang dimauin masyarakat ya jalan terus. Tetap dilantik sampai ada kekuatan hukum tetap dia bersalah atau tidak," imbuh Tjahjo.

Lalu bagaimana bila nantinya kasus seseorang itu sudah diputus dan berkekuatan tetap?

"Kalau dia diputus bersalah ya nanti dicabut kembali (jabatannya). Tahun kemarin juga ada yang dilantik di LP. Yang zaman-zaman dulu juga ada, di Lampung, Sulut. Tetap kita hargai proses demokrasi, tapi proses hukum harus berkekuatan hukum tetap," ujar Tjahjo.

Baca juga: Ini Kata KPU Jika Pilkada Dimenangi Calon Berstatus Tersangka

Sebelumnya, ada sembilan calon kepala daerah yang juga berstatus tersangka KPK. Salah satunya Syahri Mulyo yang berhasil unggul dalam hitung cepat Pilbup Tulungagung.

Syahri dan pasangannya, Maryoto Birowo, memperoleh 59,8 persen suara, sedangkan rivalnya Margiono-Eko Prisdianto yang diusung sembilan parpol hanya memperoleh 40,2 persen suara. Jumlah itu berasal dari 100 persen suara yang masuk dari hitung cepat yang digelar KPU Tulungagung. (haf/dhn)